Breaking News:

Berita NTT

Senator NTT Usulkan Kenaikan Gaji Kades dan Perangkat Desa

Anggota DPD RI NTT, Abraham Liyanto mengusulkan ke pemerintah agar menaikkan gaji dari para kepala desa

Penulis: Paul Burin | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
SOSIALISASI - Anggota DPD RI, Abraham Liyanto ketika melakukan sosialisasi empat pilar bangsa di Ruteng, Jumat, 25 Juni 2021. 

POS-KUPANG, KUPANG- Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ( DPD RI NTT), Abraham Liyanto mengusulkan ke pemerintah agar menaikkan gaji dari para kepala desa (Kades) dan perangkat desa di seluruh tanah air. Hal itu karena gaji mereka terbilang kecil untuk kondisi saat ini.

"Saya dapat keluhan dari teman-teman Kades dan perangkat desa di lapangan bahwa gaji mereka sangat kecil. Gaji yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja yang dilakukan," kata Abraham di Kupang, Rabu, 29 September 2021.

Ia menyebut para Kades dan perangkat desa mengeluh waktu kerja mereka hampir tujuh hari kerja. Hal itu karena hari Sabtu dan Minggu, mereka juga sering bekerja untuk mengurusi berbagai masalah dalam masyarakat. Di antaranya masalah sengketa lahan, perkelahian, perceraian, dan konflik komunal lainnya dalam masyarakat.

"Menurut pengakuan para Kades, sebelum masalah-masalah ini dibawa ke ranah hukum, biasanya kepala desa yang mengurusi terlebih dahulu bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama. Masalah-masalah seperti ini sering terjadi di luar hari kerja," jelas Abraham.

Baca juga: Abraham Liyanto : Pancasila Luntur karena Reformasi

Senator yang sudah tiga periode ini mengemukakan usulan kenaikan gaji juga diperlukan agar para Kades dan perangkat desa tidak tergiur praktik korupsi karena besarnya dana desa yang dikucurkan tiap tahun. Pasalnya, tren korupsi dana desa di daerah seperti NTT terus meningkat.

Hal itu diperparah dengan adanya nota kesepahaman antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung tentang koordinasi antara Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait laporan korupsi dana desa. Nota kesepahaman yang berlaku sejak 2019 ini memberi kewenangan kepada inspektorat daerah sebagai pemeriksa pertama.

Konsekuensi dari aturan itu adalah APH tidak bisa langsung memeriksa dan mengaudit dana desa berdasarkan laporan masyarakat, tetapi terlebih dahulu diperiksa inspektorat daerah. Jika ditemukan kerugian negara yang bukan pelanggaran administratif, baru diserahkan ke APH untuk diperiksa lebih lanjut.

Baca juga: Komite I DPD RI, Abraham Liyanto : BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa 

Abraham melihat aturan ini banyak dimanfaatkan oleh para Kades dan mantan Kades agar lolos dari jeratan hukum. Caranya, mereka kerja sama dengan oknum Inspektorat Daerah, Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), serta aparat terkait dalam hal pengelolaan dana desa.

"Ini yang menyuburkan korupsi dana desa karena dengan adanya kongkalikong, toh pada akhirnya hanya pelanggaran administratif. Tinggal bayar kerugian negara setelah itu. Maka supaya tidak ada celah ini, naikkan gaji mereka. Kemudian cabut nota kesepakatan yang ada," jelas Abraham.

Anggota Komite I DPD RI juga mengusulkan agar ada dana pensiun atau asuransi pensiun bagi Kades dan perangkat desa. Alasannya, setelah selesai bertugas, mereka tidak mempunyai jaminan apa-apa-apa.
"Istilah mereka semacam ada tanda terima kasih karena sudah bertugas. Maka apresiasi kepada mereka adalah berupa dana pensiun. Ini keluhan yang saya terima," ungkap Abraham.

Sebagaimana diketahui, gaji Kades dan perangkat desa saat ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 81 PP tersebut, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBD desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).
Adapun besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari penghasilan tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Kemudian, besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari penghasilan tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
Sementara besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari penghasilan tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. (*/pol)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved