Ketua BPD HPJI Provinsi NTT Dr Ir Alfonsus Theodorus, MT: Pinjam Uang Solusi Percepat Bangun Jalan

POS-KUPANG.COM- HIMPUNAN Pengembangan Jalan Indonesia ( HPJI) Provinsi Nusa Tenggara Timur turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, terutama dalam peningkatan pembangunan jalan dan jembatan. HPJI bersama pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat .

Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas tak terlepas dari peranan HPJI. Organisasi profesi ini mewadahi para stakeholder pengembang jalan agar mampu meningkatkan karya yang lebih bermutu.

Apa tugas dan fungsi HPJI? Bagaimana mencermati kondisi jalan di wilayah NTT? Seperti apa solusi untuk mempercepat pembangunan jalan?

Wartawan Pos Kupang Alfons Nedabang mewawancarai Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) HPJI Provinsi NTT, Dr Ir Alfonsius Theodorus, MT dalam acara Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang, Kamis (16/9). Berikut petikan wawancara:

Apa peran dan fungsi HPJI?

HPJI merupakan organisasi asosiasi profesi dalam perkembangannya berpresentasi di bagian jalan. Dalam perkembangan HPJI ini terbentuk dalam 30 DPD diseluruh Indonesia, sehingga dalam kepengurusannya melibatkan seluruh stakeholder seperti pemerintah, akademisi, konsultan maupun semua orang yang berkecimpung di dunia infrastruktur sektor jalan.

Baca juga: Ini Program Kerja DPD HPJI NTT Periode 2020-2003 Hasil Rakerda

Kami yang terhimpun di HPJI ini semacam sebuah profesi. Kami sebagai pengurus atau yang terlibat di dalam BPD HPJI NTT adalah orang-orang yamg mengerti tentang jalan dan jembatan.

HPJI merupakan suatu organisasi asosiasi profesi yang cepat berkembang hingga saat ini dalam struktur keanggotaannya. Selain itu, di dalam HPJI ini juga berkiprah hingga internasional atau REAAA yang berpusat di Kuala Lumpur atau di Washington. Kami dalam kepengurusan saat ini ada beberapa doktor yang saya libatkan, atau akademisi yang paham tentang jalan.

Bukan hanya akademisi, para anggota HPJI mengerti tentang jalan saja, melainkan memahami tentang infrastruktur yang lain. Jadi, semua ini kami mengharapkan supaya semua yang berada di dalam HPJI ini dapat memberikan kontribusi baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun pendapat dalam perkembangan jalan di wilayah NTT.

Sejak kapan BPD HPJI NTT terbentuk?

HPJI hadir di NTT sudah hampir 20 puluhan tahun.

Anda sudah berapa lama memimpin HPJI NTT? Ada berapa anggota?

Sudah setahun saya memimpin HPJI NTT. Jumlah anggota 1000 lebih, namun yang aktif 800-an anggota.

Sejauh ini apa kontribusi HPJI kepada anggotanya?

Dalam kepengerusan setahun ini, banyak kendala yang dialami karena terkait dengan pandemi Covid-19. Saya juga tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara offline. Namun kami juga selalu melakukan kegiatan online dengan menghadirkan profesor-profesor yang memahami kaitannya dengan transportasi baik itu jalan, laut maupun udara.

Bagaimana HPJI mencermati jalan di NTT?

Dalam rapat forum resmi tersebut, kami melibatkan seluruh stakeholder untuk saling menukar pendapat dengan menukar khasana ilmu yang baru.

Baca juga: HPJI NTT Berharap Beri Kontribusi bagi Pembangunan Jalan di NTT

Sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Bappeda Provinsi NTT, semua ilmu pengetahuan maupun semua hal yang diperoleh langsung dikontribusikan di Bappeda.

Terkait infrastruktur jalan di NTT, bagaimana HPJI mencermati?

Seluruh infrastruktur jalan dengan sendirinya akan meningkatkan ekonomi, namun perluh waktu untuk menyesuaikan hal tersebut. Di NTT terdapat 906 kilometer jalan yang belum baik. Selama dua tahun ini, kami telah menyelesaikan 200-400 kilo jalan lebih.

Jalan yang telah dituntaskan atau diselesaikan, dalam skema pembangunannya harus diperhatikan keterbatasan fiskal dengan wilayah NTT yang LHR atau traffiknya rendah tidak seperti di pulau jawa.

Maka, dalam membentuk aspek konstruksi jalannya dengan analisis HPJI serta berkoordinasi dalam lintas internal dalam skema pembangunan ini ada beberapa pilihan yang harus digunakan.

Apabila kita melihat trafiknya rendah dengan jalan yang harus dibuat berlapi-lapisan hingga jalannya bagus, jadi pembangunan jalan di NTT harus berkelanjutan karena kapasitas terbatas dan trafiknya rendah

Ada solusi yang ditawarkan pemerintah dengan skema pinjaman daerah. Bagaimana HPJI NTT mencermatinya?

Saya menjawab dari dua sisi. Sebagai seorang HPJI, tentu saja keputusan pemerintah didasari oleh berbagai sektor atau berbagai hal terutama dalam skema pembangunan jalan harus di pilah-pilah dalam mengambil jenis konstruksinya. Apabila di daerah tertentu yang sangat membutuhkan aspal, pihaknya akan membuat aspal, tapi dengan ketentuan tidak boleh lama untuk dibiarkan tidak boleh beraspal.

Apabila konstruksinya rendah pada musim hujan akan terjadi kerusakan. Maka secara cepat dilakukan penyesuaian untuk melakukan perataan terbukan di atas fondasi hingga permukaan.

Di sisi teknokrat, kebijakan yang telah diambil adalah bagian dari visi misi Gubernur untuk menyelesaikan seluruh pembangunan jalan yang ada di Provinsi NTT. Langka ke depan untuk melakukan pembangun jalan jauh lebih baik lagi dengan cara meminjam. Cara percepatan proses pembangunan jalan di NTT harus melalui pinjaman.

Terkait dengan pinjaman ini harus dipandang atau dilihat dari berbagai sektor. Apabila pembangunan jalan dibangun dalam tiga tahun, tapi dananya kurang, maka harus melakukan pinjaman yang besar dengan pemikiran bagaimana harus bisa mengembalikan pinjaman tersebut dengan memperhatikan kapasitas viskal.
Semua domainnya diaprove oleh pemerintah pusat. Tidak bisa kita meminjam uang dan pemerintah pusat tidak aprove. Karena di dalamnya defisit melampaui anggaran yang ada.

Skema inilah yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi NTT ke Pusat dengan melihat berbagai sektor agar pemerintah pusat dan memberikan izin.

Jadi ini semua telah di analisis terlebih dahulu, termasuk kemampuan pemerintah daerah untuk mengembalikan angsuran?

Apabila analisis yang diberikan pemerintah ke pusat tidak masuk, tidak mungkin diterima. Asumsi pendapan pemasukan di daerah tinggi dengan analisanya kurang, maka akan di divisit pemerintah atau istilahnya sisa kurang anggaran atau SIKPA.

Dalam perjalanannya, proses ini tidak sesuai yang dipikirkan. Tapi pinjaman besar yang diajukan sesuai dengan progres yang harus diperoleh, sehingga pinjamannya akan dinamis.

Ada begitu banyak jalan dan jembatan di kabupaten yang kondisinya belum mantap. Apakah HPJI dan anggota yang ada di daerah saling berkoordinasi untuk meningkatkan mutu jalan?

Banyak anggota HPJI sebagai bagian dari pemerintah, maka tentu saja ada hal baru langsung diimplementasikan kepada pemerintah agar berkontribusi untuk membangun sektor jalan yang ada di NTT. (rey rebon)

Baca Berita NTT Lainnya