Breaking News:

Berita Manggarai Timur

Jokowi Terbitkan PP 94 Tahun 2021Tentang Disiplin PNS, Sekda Boni: Kami Akan Terapkan 

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan itu tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun

Penulis: Robert Ropo | Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/ROBERT ROPO
Sekda Matim, Ir Boni Hasudungan Siregar 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | BORONG---Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan itu tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021 dan PP ini lebih tegas dibandingkan PP Tahun 2010 yang sanksinya berupa penundaan kenaikan, gaji dan lain-lain.

PP tersebut mengatur soal kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar. Setidaknya, terdapat 17 hal yang menjadi kewajiban PNS, salah satunya masuk kerja dan menaati jam kerja dimana PNS yang bolos 10 hari berturut-turut tanpa kejelasan bisa diberhentikan dan PNS selama 1 tahun tidak bekerja selama 28 hari (akumulatif) tanpa alasan jelas berpotensi diberhentikan.

Terkait dengan hal Sekertaris Daerah (Sekda) Manggarai Timur, Ir Boni Hasudungan Siregar, ketika mintai tanggapannya kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 15 September 2021, mengatakan, pihaknya siap melaksanakan PP yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu. Dan PP terkait dengan displin pegawai ini saat ini pihaknya sudah menetapkannya.

"Terkait dengan PP disiplin pegawai saat ini juga kita sudah menerapkannya untuk pegawai-pegawai PNS yang tidak disiplin dengan teguran bahakan sanksi-sanksi berdasarkan ketentuan yang ada,"ungkap Sekda Boni.

Baca juga: Sambut HUT Lantas ke-66, Satlantas Polres Mabar Gelar Aksi Donor Darah

Sekda Boni, terkait teguran dan sanksi-sanksi ini, pihaknya sudah menjalankan hal ini dibuktikan pada beberapa bulan yang lalu ada pegawai ASN yang sampai diberhentikan. "Kedepan kita akan tetap tegakan itu, kita siap melaksanakan sesuai PP itu,"tegas Sekda Boni.

Dikatakan Sekda Boni, saat ini karena pandemi Covid-19, maka pembagian secara shif di setiap OPD-OPD dimana ada ASN yang menjalankan tugasnya dari rumah dan akan dilakukan secara bergantian. Karena itu, pihaknya meminta kepada pimpinan OPD untuk melaporkan secara rutin dan melakukan pengawasan yang ketat bagi ASN yang bekerja dari rumah.

Menurut Sekda Boni, diberikan sanksi kepada ASN yang Indispliner tentu dilakukan secara berjenjang, tidak serta merta ASN bersangkutan diberhentikan. Namun perlu dilihat kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan itu. 

"Kalau ASN yang pelanggarannya berat sampai diberhentikan biasanya kami bentuk tim untuk membahas terkait bukti-bukti dan juga dibuatkan berita acara. Tapi pada intinya kita akan menegakan sesuai PP yang dikeluarkan itu,"ungkap Sekda Boni. (*)

Berita Manggarai Timur Lainnya :

 
 

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved