Survei CISA Mayoritas Publik Tidak Puas Kinerja Pemerintah, Ganjar Unggul AHY Semakin Moncer

Laporan Wartawan POS KUPANG.COM, Gerardus Manyella

POS KUPANG, JAKARTA -Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil
surveinya yang bertajuk Pandemi : Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini. Hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada Mei 2021.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27-31 Agustus 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan
Ma'ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini.

"Kinerja Jokowi dan Ma'aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran
persnya, Jumat (3/9/2021).

Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen yang Cukup Puas, 7,17 persen yang menyatakan Sangat Tidak Puas
sedangkan hanya 3,91 persen yang Sangat Puas serta 3,17 persen responden yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab.

"Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan
masyarakat," kata Herry dalam rilis yang diterima Pos Kupang, Selasa, 7 September 2021.

Namun, Herry menyebutkan bahwa publik juga mengapresiasi beberapa Menteri/Pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

"Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan
Investasi 8,25 persen dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen," sebutnya.

Sebaliknya publik juga menganggap bahwa masih ada Menteri/Pejabat Negara yang belum bekerja optimal.

"Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemeritah disusul Menteri Tenaga
Kerja yang dipilih 26,41 persen, Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67," kata Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan
Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 (tiga) periode.

Disamping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak
menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

"Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan Tidak Setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) Presiden menjadi 3 (tiga) periode. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan Setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebanyak 8,25 persen, Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,58 persen dan Sangat Tidak Setuju terdapat 2,09 persen
responden," kata Herry.

Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektifitas dan efesiensi dalam
konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.

"Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden Tidak Setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027. Adapun yang
menyatakan Setuju hanya 25,42 persen responden, yang Sangat Tidak Setuju 8,42 persen, Sangat Setuju 2,75 persen dan Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,33 persen," jelas Herry.