Berita Kota Kupang
Pua Monto Pimpin NU NTT
KH Pua Monto Umbu Nay ditetapkan sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama ( PWNU) Provinsi NTT periode 2021-2026
POS-KUPANG.COM, KUPANG -KH Pua Monto Umbu Nay ditetapkan sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama ( PWNU) Provinsi NTT periode 2021-2026. Mantan Ketua PCNU Kabupaten Sumba Barat ini menggantikan Jamal Ahmad.
Pua Moto terpilih secara aklamasi dalam Konfrensi Wilayah X PWNU NTT yang berlangsung di Aula Asrama Haji Kota Kupang, Minggu (5/9) dini hari. Peserta Konferensi Wilayah adalah PCNU se-NTT.
Saat ini Pua Monto menjabat Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT. Selain Pua Moto, Konferensi Wilayah juga menetapkan KH Ali Rosyidi Hasbullah sebagai Rois Syuriah.
Sebelumnya, Ketua PWNU NTT demisioner Jamal Ahmad meminta siapapun yang terpilih wajib menjaga tiga warisan utama para ulama NU demi menjaga eksitensi NKRI.
Baca juga: Gelar Halaqah Kader Muda, FKMNU Siapkan Ketua NU NTT
Pertama, harus tetap dipegang teguh siapa pun pemimpin kedepan ialah mempertahankan semangat Islam yang moderat, Islam yang Al Sunah Wal Jamaah, Islam yang rahmat lil alamin.
Menurut Jamal, di media sosial ditemukan adanya kaum muda yang menebarkan narasi-narasi yang menyudutkan terkait dengan ajaran yang sedang dijalani. Sikap dan pandangan seperti itu harus dilawan.
"Kita punya platform dimana ulama sudah mewariskan Islam yang rahmatin alamin atau Islam yang membawa rahmat kedamaian bagi sesama, Islam yang moderat, Islam yang santun, dalam berbagai implementasinya," katanya.
Jamal mengingatkan agar jangan sampai generasi bangsa, khususnya jamaah NU yang ada di NTT terjebak dalam narasi kelompok-kelompok radikal dalam rangka membangun negara Khilafah.
"Ini tidak bisa. Sebagai kader NU, kita pertaruhkan segala-galanya untuk menjaga NKRI," tegasnya.
Kedua, siapapun yang memimpin PWNU NTT ke depan, harus mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila. Bagi NU, bentuk negara saat ini sudah final karena ulama sudah memperhatikan situasi kondisi serta realitas empirik dalam muktamar 1936 di Banjarmasin.
"Mereka sama-sama merumuskan sebuah bentuk negara yang disebut Darusalam atau negara bagi semua orang, bukan negara Khilafah. Oleh karena itu, bagi NU, NKRI, Pancasila, dan UUD1945 adalah harga mati," katanya.
Jamal menegaskan, pemimpin NU NTT kedepan harus ikut bertanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa ini. Dengan Konferensi Wilayah X Nahdatul Ulama NTT harus bisa merumuskan sesuatu yang produktif bagi kesejahteraan kehidupan berbangsa.
"Jangan sampai menghasilkan program yang tinggi-tinggi tapi tidak mampu dilaksanakan."
Jamal berharap ketua umum yang terpilih nantinya juga bisa menghasilkan
program-program yang kongrit dengan memperhatikan realitas dan fenomena yang ada di masyarakat.
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, terdapat dua amanah yang melekat dalam diri Jamiah Nahdatul Ulama.