Laut China Selatan

Tak Peduli Kecaman China, Amerika Nekat Lakukan Hal Ekstrim Ini di Laut China Selatan

Harris terus menuduh China menindas dan mengintimidasi negara-negara di sekitar Laut China Selatan.

Editor: maria anitoda
Tribunnews.com
Kapal perang Amerika Serikat di Laut China Selatan. 

POS-KUPANG.COM- Amerika Serikat, meski kerap dikecam kehadirannya, berjanji untuk tetap berbicara banyak terkait isu-isu keamanan di Laut China Selatan.

Wakil Presiden AS Kamala Haris pada hari Kamis 26 Agustus 2021, mengatakan bahwa AS menyambut baik persaingan dengan China, namun tidak akan mencari konflik.

Selama kunjungannya ke Singapura dan Vietnam minggu ini, Harris terus menuduh China menindas dan mengintimidasi negara-negara di sekitar Laut China Selatan.

Sebagai respons, China menyebut AS terlalu ikut campur dalam urusan regional dan mengganggu perdamaian.

Baca juga: Peningkatan Aktivitas Berbagai Negara di Laut China Selatan Akan Memprovokasi Beijing

Dalam konferensi pers di Hanoi, yang sekaligus menutup kunjungannya di Asia Tenggara, Harris mengaku siap menghadapi persaingan ketat dengan China dan tetap menjaga agar konflik tidak muncul.

Harris juga berjanji bahwa AS akan tetap angkat bicara mengenai isu-isu yang terjadi di Laut China Selatan, terutama bila langkah China berpotensi mengancam tatanan internasional.

"Kami tidak mencari konflik, tetapi pada isu-isu seperti Laut Cina Selatan, kami akan berbicara. Kami akan angkat bicara ketika ada tindakan yang diambil Beijing yang mengancam tatanan internasional," ungkap Harris, seperti dikutip Reuters.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin Vietnam pada hari Rabu 25 Agustus 2021, Harris mengatakan menegaskan bahwa penindasan dan klaim maritim berlebihan China harus ditantang.

Baca juga: Tak Berniat Cari Konflik dengan China, Wapres AS Kamala : Angkat Bicara Soal Isu Laut China Selatan

AS juga menawarkan dukungan kepada Vietnam untuk meningkatkan keamanan maritim, termasuk dengan mengirimkan lebih banyak kapal militer untuk mengawasi kawasan tersebut.

Kunjungan Harris ke dua negara ASEAN dikecam China sebagai upaya untuk memecah belah Asia.

Pidato Harris di Singapura dianggap berisi dorongan untuk membuat negara-negara di kawasan tersebut saling bermusuhan.

Di Singapura, Harris menyebut China selalu memberikan intimidasi dan menakut-nakuti negara lain di kawasan Laut China Selatan.

Baca juga: Beijing Terapkan Kode Etik untuk Melemahkan Keputusan Den Haag 2016 Soal Laut China Selatan

BACA BERITA LAINNYA:

Saat ini Pemerintah China benar-benar galau. Setelah susah payah menjaga Laut China Selatan, kini malah diserang dari seluruh dunia.

Kekesalan Pemerintah China itu terus diumbar dengan menuding pemerintah mana pun yang menyasar perairan tersebut.

Upayanya untuk menguasai perairan Laut China Selatan hingga kini ditolak oleh dunia internasional.

Sikap dunia internasional itu hingga kini menjadi pegangan semua negara dan karena itu pula tak satu pihak pun yang bisa melarang untuk perairan Laut China Selatan.

Baca juga: Pentagon Setuju Filipina Beli 12 Pesawat Tempur & Rudal Super Canggih, Hadapi Laut China Selatan?

Bahkan gara-gara Laut China Selatan, hubungan negara itu dengan negara lain pun bak telur di ujung tanduk.

Melansir The Diplomat, hubungan China dan Uni Eropa memburuk dan tak dapat dihindari.

Dalam beberapa kasus diplomasi China dengan beberapa negara Uni Eropa yaitu Lithuania dan Swedia telah memburuk secara natural.

Namun, penopang ekonomi terbesar Uni Eropa yaitu Jerman, telah lama ingin memiliki kebijakan seimbang antara China dan rekan-rekan dan mitra barat mereka.

Baca juga: Di Singapura, Kamala Harris Kecam China, Sebut Negara itu Rajin Intimidasi Demi Laut China Selatan

Pemerintahan Angela Merkel terkenal mengedepankan hubungan dengan AS untuk melawan kekuatan China yang makin tumbuh.

Namun di saat yang sama ia memastikan perdagangan yang stabil dengan Beijing.

Namun dengan administrasi Merkel hampir berakhir, akan ada tekanan awal kepada penerusnya untuk memperjelas kebijakan Jerman atas China.

Pertanyaannya adalah apakah Jerman bisa mempertahankan kebijakan "melindungi nilai" terhadap Beijing dalam waktu dekat baik berdasarkan kebijakan lokal maupun asing.

Baca juga: Kamala Harris Sebut China Mengintimidasi untuk Mendukung Klaim Laut China Selatan

Pengumuman yang datang akhir tahun lalu mengatakan Jerman akan mengirimkan kapal fregat ke wilayah Asia Pasifik untuk separuh akhir 2021 termasuk ke Laut China Selatan.

Hal tersebut menjadi indikasi terkuat kebijakan Jerman.

Berlin mencoba mendemonstrasikan solidaritas dengan Eropa dan AS dalam menghadapi perlawanan China, sembari menghindari ditarget oleh 'diplomasi serigala' Beijing.

Diplomasi ini belakangan mempengaruhi pemerintah lain memandangnya sebagai "buah dari menyinggung negara China."

Baca juga: China Berambisi Kuasai Laut China Selatan, Rahasianya Diduga Ada di Balik 9 Garis Putus-Putus, Apa?

Kapal fregat Bayern (Bavaria) kelas Brandenburg milik Angkatan Laut Jerman berangkat dari pangkalan di Wilhelmshaven minggu ini mengutip The Diplomat, dan akan beroperasi di Asia-Pasifik sampai awal tahun 2022.

Kapal itu dijadwalkan berkunjung ke beberapa pelabuhan regional, termasuk di Australia, India, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Vietnam dan juga merencanakan untuk mengunjungi Laut China Selatan Desember 2021.

Otoritas Jerman telah menekankan jika Bayern akan menggunakan garis laut tradisional di Laut China Selatan dan akan menghindari masuk Selat Taiwan.

Ini akan menandai pertama kalinya dalam hampir 20 tahun kapal angkatan laut Jerman memasuki Laut China Selatan.

Baca juga: Pemerintah China Galau, Susah Payah Menjaga Laut China Selatan Malah Sekarang Diserang Seluruh Dunia

Menteri Pertahanan Jerman menyebut misi ini sebagai salah satu dukungan untuk mitra regional Asia-Pasifik dan juga mendemonstrasikan komitmen Jerman terhadap laut yang bebas.

Respon China terhadap berita ini sejauh ini telah berhati-hati, dengan Menteri Luar Negeri China berkomentar Maret lalu termasuk mengingatkan bahwa sementara Laut China Selatan adalah subyek hukum internasional, pemerintah lain seharusnya melihat status tersebut sebagai "alasan untuk menggarisbawahi kedaulatan dan keamanan negara sekitarnya."

Kantor berita nasional China, Global Times baru-baru ini menyebut kembali hal ini.

Mereka menyatakan bahwa selama kapal Jerman menghargai hukum internasional dan menghindari "aksi kekerasan" di Laut China Selatan, tidak akan ada kerusakan diplomatik.

Baca juga: Beijing Terapkan Kode Etik untuk Melemahkan Keputusan Den Haag 2016 Soal Laut China Selatan

Pemerintah China juga telah menunda keputusan terkait apakah Bayern dapat berlabuh di Shanghai selama tur regional sampai menerima informasi lebih terkait "niat" khusus misi kapal tersebut.

Global Times bahkan mengatakan keputusan akhir memperbolehkan kunjungan ke pelabuhan Shanghai mungkin menunggu sampai hasil pemilihan umum Jerman September depan keluar.

Seperti yang dijelaskan oleh Chatham House Maret lalu, fakta bahwa panggilan Shanghai yang diusulkan akan dilakukan sebelum Bayern memasuki Laut Cina Selatan dapat memberi kesan bahwa Jerman sedang meminta izin dari Beijing untuk memasuki jalur air China.

Dengan demikian, langkah tersebut paling-paling akan mengirimkan sinyal yang beragam tentang apa sebenarnya niat pemerintah Jerman di bagian Indo-Pasifik itu.

Untuk sebagian besar kanselir Merkel selama 16 tahun, Berlin telah mengedepankan kebijakan China yang ambivalen, jika tidak benar - benar naif, kadang.

Merkel, bisa dibilang, adalah salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang mempertahankan hubungan baik yang tampaknya tak terputus dengan para pemimpin China.

Lagi pula, sampai pembatasan perjalanan Covid-19 memaksa sebagian besar dunia terkunci, Merkel telah melakukan perjalanan ke China setidaknya sekali setiap tahun, sering disertai dengan delegasi bisnis yang kuat.

Keinginan yang gigih untuk menekankan hubungan ekonomi yang menguntungkan, dan untuk mencapai "perubahan melalui perdagangan" ( Wandel durch Handel ), bagaimanapun, sudah mencapai batasnya beberapa tahun yang lalu.

Meskipun pemasangan tekanan publik selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan tingkat upaya pejabat tingkat tinggi untuk menyebut kesalahan China, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga klaim Beijing yang terus meluas di Laut China Selatan, ini sering kali berhenti hanya untuk membuat marah lembaga politik China yang tidak perlu.

Dengan latar belakang ini, perjalanan Bayern di Indo-Pasifik memang merupakan momen bersejarah bagi pemerintahan Merkel yang terlalu dijaga.

Namun, meskipun misi itu bersejarah, kontur kabur dari jadwal pelayaran hanya mengungkapkan bahwa bahkan ketika kanselir akan pergi, pemerintahnya akan melakukan apa saja untuk menghindari masalah dengan Beijing.

Kali ini, bagaimanapun, kesabaran dengan ketidakjelasan abadi Berlin tidak hanya menipis, tetapi menjadi masalah pemilihan utama bagi partai-partai oposisi.

Ini telah lama menyerukan Merkel untuk akhirnya menghadapi Beijing yang lebih mengancam, dan berpendapat bahwa mengkritik pelanggaran hak asasi manusia China secara halus tidak lagi portabel.

Sedangkan partai Merkel sendiri, Christian Democratic Union (CDU), dijadwalkan untuk memprioritaskan kesinambungan kebijakan dan, dalam program pemilihannya, hanya menyerukan untuk “bertemu dengan China di level mata”, Partai Hijau, Sosial Demokrat (SPD), dan Partai Demokrat, Demokrat Liberal (FDP) semuanya dengan tegas menyerukan tindakan untuk memberi sanksi kepada China atas pelanggaran hak asasi manusia.

Berita Laut China Selatan lainnya

Artikel ini telah tayang di Konta.Id dengan judul Meski dikecam China, AS berjanji akan tetap berbicara banyak di Laut China Selatan

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved