Breaking News:

Berita Sumba Barat

Begini Respon Bupati Sumba Barat Terkait Usul Saran Fraksi DPRD Terkait Pertanggungjawaban APBD 2020

tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berbenturan atau tumpang tindih

Penulis: Petrus Piter | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/PETRUS PITER
Sidang paripurna DPRD Sumba Barat dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pemadangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Barat, Drs.Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H dan Lukas Lebu Gallu, S.H dan dihadiri langsung Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK-- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H- John Lado Bora Kabba menyampaikan terima kasih banyak kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumba Barat atas usul dan saran terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020

Ucapan terima kasih juga disampaikan Bupati terkait rancangan perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Hal itu disampaikan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD, Drs.Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H dan Lukas Lebu Gallu, S.H.

Rapat ini dengan agenda jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda perubahan nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Sabtu 21 Agustus 2021.

Dalam kesempatan rapat paripurna tersebut bupati menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan pandangan berupa saran, himbauan serta pernyataan atas nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan telah menerima kedua rancangan itu untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan selanjutnya.

Baca juga: Belalang Kembara Serang Sumba Barat, Petani Diminta Siaga di Areal Persawahan

Baginya sikap tersebut menunjukkan komitmen dan dedikasi seluruh fraksi DPRD untuk mengakselarasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat demi terwujudnya kebutuhan masyarakat dimasa mendatang.

Menurutnya, pemerintah daerah memahami sinyal yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat yang menunjukkan adanya kesungguhan dan keseriusan untuk mengawasi, mengawal dan mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan lebih dan lebih pro rakyat.

Sedangkan berkaitan dengan penataan kelembagaan, pemerintah daerah sejalan dewan berdasarkan
kapasitas, kompetensi, profesionalisme dan integritas moral mengarah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Karena hal itulah tugas mulia sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Selain itu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berbenturan atau tumpang tindih.

Baca juga: Pemkab Sumba Barat Tandatangani Kerjasama Input Data Akta Kelahiran dan Kematian Secara Online

Dan OPD yang ada harus selaras dengan aras provinsi dan pusat, karena inilah salah satu jembatan emas bagi pengembangan potensi daerah.(*)

Berita Sumba Timur Terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved