Jokowi Pidato di DPR RI: Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Sebesar 5,5 Persen

"Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Kita akan berusaha maksimal
mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengatakan, Pemerintah harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis.

Baca juga: Peringatan HUT ke-60 Pramuka: Jokowi Minta Pramuka Ajak Warga Ikut Vaksinasi

"Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli
untuk terus mengendalikan Pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat," katanya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ini, katanya,  juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup
kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural.

Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada
kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%,
mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Harga minyak mentah
Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi
diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari," kata Jokowi.

Dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19, Jokowi mengatakan, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar
keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.

Karena itu, menurut Pemerintah, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural,
terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan
pendidikan.

Jokowi mengatakan, reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan.

Menurut Jokowi, reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan.

"Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Merespon Sapaan Bung dari Bu Mega, Benarkan Ada Kerenggangan? Simak Fakta Ini

Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih
produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehatihatian, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara.

Selain itu, lanjut Jokowi, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto
pada tahun 2023.