Pinjaman Daerah Jadi Alternatif Pembiyaan Pembangunan

POS-KUPANG.COM- PEMERINTAH Provinsi NTT ( Pemprov NTT) maupun pemerintah kabupaten dan kota di NTT memiliki niat yang sama, yakni percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan di daerah sangat besar pengaruhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempercepat proses pembangunan, berbagai cara dilakukan seperti menetapkan berbagai strategi pembangunan, menetapkan prioritas pembangunan, menggerakan semua komponen masyarakat dan menggandeng pihak ketiga.

Pihak ketiga diajak untuk datang dan berinvestasi atau menggelar kegiatan di daerah dengan harapan agar ada masukan atau pendapatan bagi masyarakat. Investasi dari pihak ketiga entah itu swasta maupun NGO ikut berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Artinya, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendirian. Alokasi dana dari APBD maupun APBN harus diakui sangat tidak cukup untuk menggerakan semua bidang pembangunan. Jangankan untuk sosial kemasyarakatan, untuk infrastruktur dan belanja modal saja tidak cukup. Hal ini mengharuskan pemerintah setempat untuk melakukan berbagai upaya mendapatkan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan di daerahnya.

Baca juga: Rencana Pinjaman Daerah Rp 100 Miliar, Flores Timur Masih Tunggu Antrean

Salah satu yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemprov NTT maupun pemerintah kabupaten kota adalah pinjaman daerah. Pemprov NTT sudah mengajukan Rp 1,3 triliun untuk membiayai pembangunan terutama infrastruktur di NTT.

Ada manfaatnya. Sebut saja untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Percepatan penyediaan pelayanan publik. Berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ada harapan percepatan pembangunan bisa tercapai. Beban biaya dari APBD maupun APBN bisa diarahkan untuk membiayai aspek pembangunan lain. Pinjaman daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lainnya.

Ada harapan, bila jalan baik, ekonomi masyarakat akan ikut bergerak hingga pedesaan. Geliat masyarakat akan terjadi di seluruh wilayah. Isolasi akan diretas dan potensi daerah bisa dikembangkan dengan baik.

Baca juga: Terkait Pinjaman Daerah NTT dari PEN Senilai Rp 1,03 T, Pengamat : Harus Cermat Soal Pengembalian 

Namun, harus diingat bahwa pinjaman daerah bukannya tanpa risiko. Namanya pinjaman, pasti ada bunga dan jangka waktu. Ada beban yang berkurang terutama ketersediaan modal, namun ada beban yang mesti dipikul yaitu mengembalikan pinjaman itu berikut bunganya.

Artinya, pemerintah harus berhitung dengan jeli. Harus kawal dengan baik. Harus ada regulasi ikutan yang ketat agar jangan disalahgunakan. Apalagi kalau sampai dikorupsi, jangan harap pinjaman ini bisa mengatasi kesulitan pembiayaan pembangunan.

Semoga semua rencana yang baik ini bisa berjalan sesuai mekanisme dan sistem yang benar. **

Baca Salam Pos Kupang Lainnya