Tanggapi Kritik Fadli Zon Soal Perizinan TKA China, Netizen Bandingkan dengan PM Thailand Shinawatra

Tanggapi Kritik Fadli Zon Soal Perizinan TKA China, Netizen Bandingkan dengan PM Thailand Thaksin Shinawatra

POS-KUPANG.COM - Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengkritik pemerintah soal perizinan tenaga kerja asing (TKA) China yang masuk Indonesia. Fadli Zon menilai ada yang bekingi TKA China tersebut.

"Setelah cat pesawat merah, kini karpet merah lagi untuk TKA China. Pemerintah tidak bisa dipercaya! Siapa sebenarnya yang bekingi TKA China?"  

Hal itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Instagramnya @fadlizon dengan judul Ada yang Bekingi TKA China, dan secara lengkap melalui aku Youtube Fadli Zon Official, juga di Twitter.

Fadli Zon menilai pemerintah inkonsisten dalam menerapkan perizinan TKA. Di satu sisi pemerintah terus menerapkan Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membendung penyebaran Covid-19 varian Delta, tapi di sisi lain Pemerintah mengizinkan masuknya TKA dari China.

"Pemerintah kembali mengizinkan 34 tenaga kerja asing (TKA) China masuk ke Indonesia di tengah PPKM Level 4. Koq bisa-bisanya TKA China tetap bebas melenggang. Seperti biasa, Keimigrasian kita selalu melakukan pembelaan bahwa itu sudah sesuai dengan prosedur," tulis Fadli Zon.

Baca juga: Fadli Zon Sindir Jaksa Agung Soal Status Jaksa Pinangki, Netizen Malah Kecewa dengan Prabowo

Menurut Fadli, mestinya di saat Pemerintah menerapkan PPKM, TKA dari China jangan dulu diizinkan masuk ke Indonesia. Nanti setelah kondisi membaik baru TKA dari China boleh masuk Indonesia.

Fadli mempertanyakan seberapa perlunya TKA dari China bekerja di Indonesia saat ini.  "Apakah dari 270 juta rakyat Indonesia tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan yang hendak dikerjakan TKA asal China tersebut?" kritik Fadli Zon.

Hal itu, menurut Fadli, sangat ironis karena saat ini banyak sekali warga Indonesia yang di-PHK sebagai ekses dari pandemi Covid-19. Begitu banyak pedagang kecil yang harus berhenti bekerja hanya untuk mematuhi PPKM yang diterapkan pemerintah.

Bandingkan dengan PM Thailand 

Di antara sekian banyak netizen yang menananggapi postingan Fadli Zon, ada netizen yang memberi komentar cukup tajam.

"Siapa lagi pak,, klo bukan presiden cina cabang indonesia," komen firman_albetawie.

Namun akun makhaira.fin memberi komentar cukup panjang. Komentarnya tidak langsung kepada Pemerintah Indonesia atau kepada Fadli Zon, tetapi mengangkat pengalaman Thailand saat dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Thailand pernah dipimpin oleh Perdana Menteri yang merakyat, dia sangat disayangi dan dipuja-puja oleh rakyatnya karena baik, murah senyum, suka blusukan menyapa rakyat.

Dialah PM Thaksin Shinawatra yang namanya dibuat mendunia.

Tetapi Dunia dikejutkan dengan adanya demo besar-besaran rakyat Thailand yang didukung penuh Angkatan Darat dan direstui Raja Bhumibol untuk menurunkan PM Thaksin.

Bahkan seluruh negara Asean dan dunia mengecam kudeta tersebut, hingga PBB turun tangan.

Tetapi Dunia dikejutkan juga dengan militansi dan nasionalis rakyat dan tentara AD Thailand, yang berhasil membongkar rahasia konglomerat yang menjadi PM Thailand tersebut.

Mengapa rakyat yg semula memuja berubah menjadi marah? Karena Thaksin yang baik hati serta murah senyum tersebut ternyata:

- Terbongkar memanipulasi garis nasabnya dengan bantuan RRC yang semula mengaku asli Thai, ternyata berdarah china

- Awalnya rakyat bangga memiliki PM konglomerat, ternyata dia adalah orang yang dilatih dan dipersiapkan RRC sejak lama, di awali dgn mengeruk uang negara/korupsi untuk dirinya dan partainya.

- Menghimpun arus uang rakyat dan uang negara diarahkan keluar negeri (China). Melalui hutang, pembangkrutan BUMN, penggadaian aset, penggadaian SDM melalui UU Buruh, industri, tenaga kerja dan sebagainya.

- Terbongkar bahwa Thaksin boneka China, untuk membuka pintu China menguasai Thailand baik ideologi sekuler maupun ekonomi.

Ini yg membuat militer dan raja Thailand marah.

Dunia mengira Junta Militer akan menguasai pemerintahan.

Ternyata militer hanya menyelamatkan negara yang akan dimasuki gerombolan warga China (eksodus secara perlahan).

Setelah tertib dan rapi, militer memberikan lagi kepada sipil sesuai konstitusi.

Yang mengacaukan situasi adalah buruh ketik propaganda, media mainstream, karena media di bawah kendali penyandang dana China juga.

Tanpa militer Thailand yang berani ambil resiko, yang rela di terjang kecaman dunia, konstitusi yg telah dipelintir di terjang, tiada tawar menawar bagi pengkhianatan, demi Ideologi bangsa sebenarnya, dan nasib rakyat.

Demikian ulasan akun makhaira.fin.

"Bekingnya pasti dekat dgn penguasa & penegak hukum ya??" tulis firman_albetawie.

"Sebagai dpr kenapa bapak tidak panggil pejabat2 yang mengijinkan mereka masuk," komen asrorifaisal.

"Jumlah anggota dpr ri 575 tp kenapa yang lain pada diam alias cuek, terus kalian mewakili siapa," komen aminyuhri.

Tanggapan Faisal Basri

Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri meminta politikus Gerindra Fadli Zon tak lelah dalam mengritik soal tenaga kerja asing atau TKA asal Cina.

Faisal pun mengajak Fadli Zon untuk mengungkap persoalan tersebut sampai ke akarnya. "Bung @fadlizon, jangan lelah dulu. Kita ungkap sampai ke akar-akarnya. Semoga jadi kado istimewa menjelang 17 Agustus nanti," cuit Faisal lewat akun Twitter @FaisalBasri, Selasa, 10 Agustus 2021, sebagaimana dilansir Tempo.co.

Cuitan itu mengomentari sebuah artikel yang dibagikan akun Twitter @OposisiCerdas. Artikel itu berisi komentar Fadli Zon yang mengaku lelah mengkritik mengenai maraknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia di tengah pembatasan pemerintah.

Baca juga: Luhut Panjaitan Sebut Hanya Sedikit TKA China di Konawe, Kemenaker Beberkan Fakta Berbeda

Pada Mei lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal Cina di Indonesia.

Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja Cina di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan Cina. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.

Menurut Luhut, TKA Cina masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.

Faisal Basri belakangan memang sering mengkritik mengenai maraknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Faisal mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA Cina masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang. Faisal Basri menyebut, para tenaga asing dari Cina bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.

“Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 201.

Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja Cina masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan. Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan.

Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

Menurut Faisal, data masuknya pekerja Cina yang ia dapat dari sumber terpercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021. “Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri, ada yang dari Cina,” kata Faisal.

Faisal Basri melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA, termasuk untuk proyek strategis nasional, dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4. *

Sebagian artikel ini telah tayang di Tempo.co

Berita nasional lainnya