Breaking News:

Pemda Malaka Perketat Penjagaan dan Pemeriksaan di Pos Perbatasan antar Kabupaten

Apalagi saat ini sudah ada perintah bupati terkait pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan agar dipatuhi warga Malaka.

Penulis: Edy Hayong | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin 

Pemda Malaka Perketat Penjagaan dan Pemeriksaan di Pos Perbatasan antar Kabupaten

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM I BETUN--Pemerintah Daerah (Pemda) Malaka saat ini memperketat penjagaan dan pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan di pintu-pintu perbatasan antar kabupaten seperti batas dengan wilayah TTS, TTU dan Belu.

Instansi teknis diharapkan bekerja sesuai standar melakukan pemeriksaan agar memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di Malaka.

Apalagi saat ini sudah ada perintah bupati terkait pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan agar dipatuhi warga Malaka.

Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, S.SoS menyampaikan hal ini di ruang kerjanya, Selasa 13 Juli 2021.

Baca juga: Dinas Pendidikan Kabupaten TTU Pastikan Proses KBM Tahun Ajaran Baru Berlangsung Daring

Wabup mengatakan, dalam acara virtual kegiatan Rakor Percepatan Pencairan Dana Desa Tahun 2021 dan Pencegahan Covid -19 yang dibuka Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, ada beberapa catatan yang harus mendapat perhatian serius pemda-pemda.

Wakil Bupati Malaka yang karib disapa Kim Taolin ini selanjutnya mengemukakan, terkait pernyataan Gubernur sehubungan dengan pencegahan Covid-19, yang harus dilaksanakan di Kabupaten Malaka adalah bagaimana upaya seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi virus ini.

" Salah satu hal urgen adalah bagaimana intansi tekhnis yang terlibat di dalam upaya ini, menyerap anggaran covid dan harus benar-benar dipergunakan sesuai dengan sasarannya, sehingga dapat menekan lajunya penyebaran covid-19," tandas Wabup Kim.

Merinci pernyataannya terkait perketat pos penjagaan di perbatasan, hal lain yang menurut Wabup Kim Taolin penting adalah Dinas Kesehatan harus juga memeriksa para pelaku perjalanan, untuk memutus mata rantainya sehingga tidak membawa virus ini masuk ke wilayah Malaka.

Baca juga: Pertama Kali, Kabupaten Lembata Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved