Abraham Paul Liyanto :  Pemerintah Patut  Fokus Membangun Dunia Kesehatan dan Pendidikan

masih dilakukan sampai saat ini.  Pembangunan kesehatan dan pendidikan tak dilakukan di masa-masa awal kemerdekaan

Penulis: Paul Burin | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Anggota Komite I DPD Ir Abraham Paul Liyanto mengusulkan Pilkada serentak ditunda bulan Juni atau September 2021 

Abraham Paul Liyanto :  Pemerintah Patut  Fokus Membangun Dunia Kesehatan dan Pendidikan

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Paul Burin

POS-KUPANG,COM, KUPANG – Pemerintahan di semua lini tingkatan diharapkan  fokus membangun aspek kesehatan dan pendidikan  karena punya peranan  penting dalam kemajuan suatu daerah atau negara.

Pandangan ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Utusan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Paul Liyanto saat dihubungi,  Selasa,  13 Juli 2021. 

“Bagaimana membangun suatu negara atau daerah jika masyarakat belum sehat. Gizi buruk, stunting, busung lapar dan penyakit berbahaya lainnya   masih melekat. Berantas ini dulu baru kita bisa bicara yang lain,” kata Abraham yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTT ini. 

Ia mencontohkan, Negara Korea yang kemerdekaannya hanya terpaut dua hari dengan Indonesia, kini sangat maju bahkan  menguasai dunia secara ekonomi.

Baca juga: Abraham Liyanto :  Kemajemukan Sebagai Keunggulan Indonesia 

Korea merdeka pada 15 Agustus 1945, sedangkan Indonesia,  17 Agustus 1945. 

Ketika itu kata dia, pemerintahan Korea fokus pada aspek kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan Indonesia karena memiliki sumber daya alam (SDA) yang banyak  memberikan peluang ini kepada negara lain untuk mengelolanya. 

Penambangan emas, penebangan kayu, penambangan batubara, minyak tanah dan lainnya nyaris dikuasai oleh pemodal asing. 

Baca juga: Abraham Liyanto Sebut Empat Pilar Pemersatu Bangsa Merupakan Harga Mati

Bahkan sebagiannya masih dilakukan sampai saat ini.  Pembangunan kesehatan dan pendidikan tak dilakukan di masa-masa awal kemerdekaan. 

Di masa pemerintahan Jokowi  barulah diambil alih oleh negara. 

Presiden menyadari bahwa SDA yang dikuasai oleh asing justru merugikan negara. Di sisi lain,  negara sudah memiliki teknokrat yang bisa mengelolanya dengan baik pula. 

Saat Indonesia merdeka, kata Abraham, Indonesia belum memiliki teknokrat yang memadai. Karena itu negara menyerahkan kepada asing untuk mengelolanya dengan sistim bagi hasil. 

Baca juga: Abraham Liyanto Berikan Satu Unit Ruko di Transmart sebagai Etalase Produk UMKM NTT

Karena itu Abraham mengatakan, kesalahan sistim tatakelola negara ini  patut diubah.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Komentar

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved