BPKP NTT Komitmen Kawal Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah
Kunjungan mencakup seluruh pemerintah daerah dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah hingga Sumba Timur.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
BPKP NTT Komitmen Kawal Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur komitmen untuk mengawal Pemerintah daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP NTT Sofyan Antonius.
Dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM, Kamis 8 Juli 2021, Sofyan Antonius menegaskan BPKP memiliki peran, diantaranya meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
Selain itu, membina penyelenggaraan SPIP, quality assurance dalam reformasi birokrasi, serta mengawal program strategis pemerintah. Karena itu, BPKP berkomitmen mendampingi pemerintah daerah.
”BPKP siap hadir bermanfaat mengawal serta mendampingi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di daerah” ungkap sofyan dalam rilis.
Baca juga: Pemprov NTT Bakal Konsolidasi Pengusaha Ikan untuk Melakukan Ekspor Bersama
Tentunya, tegas Sofyan, untuk mencapai semua target dari Pemerintah Daerah maka perlunya dibangun komitmen, konsekuen, dan konsisten (3K) dari semua pihak, dan menerapkan SPIP terintegrasi.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP NTT Sofyan Antonius bersama jajaran menyambangi Pemerintah Daerah di daratan Sumba.
Perjalanan dalam rangka Monitoring Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah yang berlangsung dari tanggal 27 Juni hingga 2 Juli 2021 ini disambut baik oleh jajaran pemerintah daerah daratan Sumba.
Kunjungan mencakup seluruh pemerintah daerah dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah hingga Sumba Timur.
Baca juga: Patuhi Aturan PPKM di Kota Kupang, Pusat Perbelanjaan Batasi Aktivitas Belanja
Bukan hanya berkisar soal monitoring Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemda, Sofyan beserta tim juga menyampaikan hal-hal terkait Implementasi Sistem Pengendalian Intern guna meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah.
Guna mencapai SPIP yang efektif Sofyan menyampaikan bahwa segala proses manajemen atau pengelolaan keuangan negara harus berjalan sesuai dengan prosedur dan terpenuhi kriterianya.
BPKP NTT juga turut mendorong serta siap mengawal Pemerintah Daerah menjadi Good Governance dan Clean Goverment.
Tentunya hal tersebut juga berkaitan dengan target pencapaian Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: Anda Warga Yang Sedang Isolasi Mandiri Covid? Ini Jenis Bantuan Disiapkan Dinas Sosial Kota Kupang
