Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Bahas Palestina (2-Selesai)

Namun kendala utama yang dihadapi adalah pembuktian, karena semua barang bukti ada di Suriah. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar terlibat gerakan terorisme.

KUHP kita menganut prinsip nasional aktif, di mana hukum kita bisa berlaku di laur negeri. Apabila dilakukan oleh WNI. Saya rasa secara legal kita bisa menerapkan hukum bagi WNI anggota ISIS yang melakukan terorisme. Tapi tantangan yang dihadapi adalah masalah pembuktian.

Berapa jumlah WNI di Suriah yang bergabung ISIS?

Saya tidak tahu persis. Hanya saja cukup banyak. Yang pasti, siapapun, prinsip dari pemerintah Indonesia, semua WNI yang meminta pertolongan pada kita akan kita bantu. Entah anaknya, istrinya, dan segala macam.

Mereka motivasinya kadang-kadang dijanjikan uang, dan motivasi lainnya. Tapi sebagian ada juga yang tidak mau berkomunikasi dengan pemerintah. Umumnya WNI yang bergabung dengan ISIS tidak menghubungi kita. Yang menghubungi kita yang umumnya lurus-lurus saja, yang mungkin hanya terjebak.

Mungkin tidak mereka kembali lagi ke Indonesia?

Sepanjang menurut hukum kita mereka ini masih WNI, maka mereka dapat pulang. Persoalannya apa mereka nanti akan dipidana atau tidak, itu persoalan lain. Tapi mereka sebagai WNI memiliki hak konstitusional, tentunya harus dihormati. Namun yang menjadi masalah, apakah mereka itu masih WNI.

Banyak perdebatan yang mengatakan, dengan mereka ikut serta ke ISIS, maka dia telah ikut serta dalam kegiatan militer. Undang-undang di negara kita mengatakan, seseorang yang bergabung dengan angkatan bersenjata asing, akan kehilangan kewarganegaraannya.

Apakah pasal ini dapat diterapkan? Itu yang pertama. Apakah mereka bisa pulang? Bisa saja. Kalau mereka kehilangan paspor, mereka harus menghubungi kedutaan kita untuk mendapat SPLT.

Ada koordinasi Kemenlu dengan BNPT?

Sangat dekat koordinasi dengan BNPT. Justru urusan Suriah ini, kita berurusan dengan BNPT, dengan BIN juga. Termasuk kalau ada yang pulang wajib mengikuti program deradikalisasi. Koordinasi kita sangat dekat sekali

Penguasaan Israel berganti dari Benyamin Netanyahu ke Naftali Bennet. Apa pengaruhnya terhadap Indonesia?

Buat Indonesia sendiri mungkin tidak ada pengaruh signifikan. Salah satu yang perlu kita antisipasi adalah, kemungkinan semakin kerasnya sikap dari pemerintah Israel saat ini. Kita mengetahui bahwa koalisi sekarang ini koalisi Nasional sayap kanan dan kelompok religius.

Kebijakan mereka terutama dalam konteks pembangunan pemukiman Yahudi sangat keras sekali. Dan kita mengkhawatirkan justru jurang perbedaan antara Israel dan Palestina akan menjadi semakin lebar.

Padahal kita ketahui posisi pemerintah saat ini adalah kita mengharapkan proses perdamaian antara Israel-Palestina dapat segera dimulai kembali, karena telah berhenti dalam beberapa tahun terakhir.