Wagub NTT Josef Nae Soi Minta Pengawasan Optimal pada Sektor Kesejahteraan, Ini Alasannya
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Adrianus Nae Soi berharap ada optimalisasi peran pengawas baik internal dan eksternal
lihat foto
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Adrianus Nae Soi berharap ada optimalisasi peran pengawas baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Demikian Wagub Josef Nae Soi saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan se-Provinsi NTT di Aula El Tari, Senin, 21 Juni 2021.
Dalam Rakor yang diprakarsai oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT itu, Wagub Josef Nae Soi mengharapkan agar pengawasan dilaksanakan secara komprehensif.
Menurut Wagub Josef Nae Soi, pengawasan internal sangat penting agar catatan administrasi dapat diselesaikan secara administratif, dicarikan solusinya secara cepat sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Baca juga: Realisasi PAD Rendah, DPRD Ingatkan Pemprov NTT Optimalisasi Pencapaian pada 2021
"Saya berharap agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan optimal dalam melakukan pengawasan sehingga proses pembangunan pada sektor-sektor ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," kata Wagub Josef Nae Soi.
Rakor tersebut, diharapkan Wagub Josef Nae Soi menjadi kesempatan untuk menyatukan tekad dan langkah, terutama dari APIP dalam memberikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
"Dengan adanya pengawasan terstruktur dan sinergis, instansi teknis yang melaksanakan kegiatan tidak lagi ragu dan bingung karena ada tempat bertanya dan berkonsultasi baik itu dengan APIP maupun BPKP provinsi NTT, " pungkas Wagub Josef Nae Soi.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menyampaikan penekanan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada 27 Mei 2021.
Baca juga: Pemprov NTT Ajukan Anggaran Mendahului Perubahan iuntuk Bunga Pinjaman PEN Infrastruktur
Sally menyebut, tujuan utama pengawasan adalah untuk jamin tercapainya manfaat secara akuntabel, efektif dan efisien.
"Pengawasan juga harus jamin tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran. Yang ditunggu masyarakat adalah hasil, manfaat serta rupiah yang dibelanjakan Pemerintah. Beliau juga minta BPKP dan APIP harus kawal percepatan belanja Pemerintah (daerah)," jelas Sally.
Dalam mengimplementasikan arahan Presiden, lanjut Sally, BPKP telah menerbitkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) termasuk APP Daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi. Untuk tingkat nasional, ada 15 kelompok isu strategis dengan 60 objek pengawasan.
"Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis yang akan dilakukan pengawasan dengan berkolaborasi dengan APIP di NTT adalah sektor Pariwisata dan Pertanian. Rakor ini adalah upaya untuk harmonisasi dan koordinasi pengawasan di daerah untuk tingkatkan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah," tutup Sally.
Rakor dengan tema yang Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Pengawasan Intern dalam Mengawal Program Prioritas dan Isu Strategis Pemda Tahun 2021 khususnya pada sektor Pertanian dan Pariwisata itu dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntansi Negara, Sally Salamah dan Inspektur II Itjen Kementerian Dalam Negeri, Ucok.
Baca juga: Pemprov NTT Kembali Terima Distribusi Vaksin Corona Sinovac untuk UMKM
Selain itu hadir pula Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, Kepala BPKP NTT, para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati se-NTT, Inspektur Provinsi NTT dan para Inspektur Kabupaten/Kota se-NTT.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas oleh para Bupati/Walikota se-NTT dan Wakil Gubernur NTT. (hh)
Berita Pemprov NTT Lainnya
