Breaking News:

Tata Aset Pemkot, Wali Kota Kupang Minta Dukungan BPKP dan KPK

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore  meminta dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) un

Editor: Ferry Ndoen
istimewa
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore (tengah) 

Rencana Tata Aset Pemkot, Wali Kota Kupang Minta Dukungan BPKP dan KPK

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore  meminta dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penataan kembali aset milik Pemerintah Kota Kupang.

Jefri menjelaskan, saat ini terdapat aset milik Pemkot Kupang yang dipinjam oleh para pensiunan dan belum dikembalikan, untuk itu, Wali Kota Jefri meminta dukungan KPK dan BPKP untuk memberikan rekomendasi atau catatan yang bisa menjadi kekuatan dari Pemkot Kupang untuk menertibkan kembali aset-aset tersebut.

"Dukungan dari KPK dan BPKP juga sangat diharapkannya dalam upaya penagihan piutang-piutang Pemkot Kupang, salah satunya yang berkaitan dengan pariwisata pada pihak ketiga termasuk BUMN," kata Jefri saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2021 di Aula Eltari Kupang, Senin 21 Juni 2021.

Jefri berkeyakinan, dengan keterlibatan KPK dan BPKP, penagihan piutang yang selama ini sulit, bisa segera ditindaklanjuti. Masalah krusial lainnya tentang aset di Pemkot Kupang menurutnya, masih banyak aset milik Pemkot Kupang yang belum tercatat.

Baca juga: Walikota Kupang Jefri Riwu Kore Restui Refocusing Anggaran Sebesar Rp 80 Miliar

"Saat ini Pemerintah Kota Kupang tengah berupaya menghimpun dan mencatat semua aset yang selama ini belum tercatat," ujarnya.

Dikesempatan itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Dr. Sally Salamah, dalam sambutannya menyampaikan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Senada dengan arahan presiden, BPKP juga telah menerbitkan agenda prioritas pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2021.

"Tema pengawasan yang diusung adalah Mengawal Percepatan Pemulihan Ekonomi," katanya.

Menurut dia, untuk pengawasan tingkat nasional, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 15 kelompok isu strategis dengan 60 obyek pengawasan. Untuk tingkat daerah, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 12 isu strategis pembangunan nasional, 5 sektor pembangunan daerah yakni pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pembangunan ekonomi serta 67 isu pembangunan tematik yang tersebar pada 34 provinsi.

"Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis pembangunan nasional adalah sektor pariwisata dan pertanian," jelasnya.

Dia menambahkan, Rakorwasin yang diselenggarakan merupakan salah satu bentuk upaya dalam koordinasi dan harmonisasi pengawasan intern di daerah yang  bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah. 

Diakui Dr. Sally, Rakor ini juga menyasar peningkatan efektivitas pengawasan intern melalui identifikasi area strategis dan prioritas di daerah yang menjadi obyek dan desain kolaborasi pengawasan intern oleh BPKP dan APIP daerah se-provinsi NTT.   (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Berita Aset Pemkot Kupang

 
 

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved