Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Segera Dilakukan, Ada Supervisi Akademik

Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas segera dilakukan, ada supervisi akademik

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh pada pelaksanaan pendidikan di NTT. Setahun berlalu proses belajar mengajar dilakukan secara daring melalui pembelajaran jarak jauh ( PJJ).

Namun, banyak dampak pembelajaran di masa pandemi ini bagi kesehatan mental dan kondisi anak didik. Ada risiko putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Dalam keputusan bersama itu, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Polres Ngada Gelar Apel Bhabinkamtibmas dan Komunitas Penyitas Covid-19

Baca juga: Kabar Tinju Dunia, Tyson Fury Vs Deontay Wilder Jilid III Juli 2021 Mendatang, Siapa Unggul?

PTM tersebut direncanakan dimulai pada Juli 2021. Untuk Provinsi NTT sendiri telah dilakukan uji coba PTM Terbatas sejak 3 Mei 2021 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi menyebut, dinas bekerja sama dengan tim Lab Biokesmas Provinsi NTT melakukan surveilans dan qPCR bagi guru dan peserta didik secara sampling pada SMA/SMK di Kota Kupang sebelum lakukan uji coba tatap muka. Sekiranya ada 8 SMA, 2 SMK, dan 1 SLB.

Linus menyebut bahwa sekolah yang melakukan PKM tentunya telah selesai menjalani vaksinasi bagi para guru dan tenaga pendidiknya. Setelah selesai vaksinasi, maka akan dilakukan persiapan PTM Terbatas.

"Terbatas dalam hal apa? Terbatas dalam zonasi waktu, jumlah peserta didik, dan desain kurikulum," kata Linus saat menyampaikan materi dalam Pertemuan Bakohumas Lingkup Pemprov NTT dengan "Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tengah Pandemi Covid-19, Peluang dan Tantangan untuk Mewujudkan Generasi Cerdas dan Berkarakter Unggul di Nusa Tenggara Timur, Jumat (18/6).

Baca juga: 52 Sekolah di Kota Kupang Siap Selenggarakan PPDB, Ini Jadwalnya

Baca juga: 5 Kali Raih WTP, Ketua DPRD Sikka Beri Apresiasi

Artinya, selain ada pengurangan waktu pembelajaran dan jumlah peserta didik, kurikulum yang digunakan dalam PTM Terbatas juga diseleksi oleh guru bagi kepentingan pembelajaran. Jika ada orang tua yang tidak mau anaknya mengikuti PTM, maka dinas akan berkoordinasi sehingga para guru penggerak bisa mengunjungi siswa

Linus mengatakan, panduan pembelajaran dari pusat bersifat formatif. Kebijakan tetap diambil alih oleh manajemen sekolah sesuai kondisi yang dialami di masing-masing sekolah.

"Regulasi dan evaluasi tetap dilaksanakan oleh para guru di bawah supervisi pengawas," ujarnya.

Sebagaimana dijelaskan bahwa prinsip dari penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan yang menjadi prioritas utama, serta mempertimbangkan tumbuh kembang anak. PTM Terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ketat tentu saja harus diikuti dengan pengawasan.

Widyaprada LPMP NTT Yandri Snae menjelaskan, pelaksanaan supervisi di sekolah akan menolong kepala sekolah dan guru dalam menerapkan pembelajaran sesuai ketentuan di masa pandemi. Supervisi akan membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya, yang mencakup pengetahuan akademik, pengelolaan kelas, keterampilan proses pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi peserta didik.

Supervisi akan dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah atau guru senior di sekolah. Saat ini LPMP NTT sudah merancang sebuah instrumen untuk digunakan dalam supervisi akademik di masa pandemi. Dia menilai pelaksanaan supervisi akademik akan mengakselerasi kualitas pendidikan NTT, karena pengawas dan kepala sekolah tersedia di kabupaten/kota masing-masing, tidak perlu pelatihan khusus, dan low cost.

"Tugas kita adalah mendukung agar mereka memastikan persiapan sekolah juga pelaksanaan tatap muka terbatas dilakukan dengan baik," ucap Yandri pada kesempatan yang sama.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan diberikan oleh pemuka agama, pihak kepolisian, juga para guru dari perwakilan sekolah. Wakasek Kurikulum SMA 5 Kupang, Emanuel Lakapu mengatakan bahwa sekolah telah membentuk Satgas Covid-19 secara internal. Namun, pengontrolan terhadap para siswa tidak bisa dilakukan ketika pulang sekolah. Masih ditemui adanya siswa yang berkerumun usai jam sekolah. Sementara itu, beberapa peserta pertemuan lain juga mengeluhkan bagaimana pengawasan pada transportasi umum yang digunakan oleh para peserta didik.

Menyikapi beberapa keluhan tersebut, Linus Lusi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pol PP dan pihak kepolisian sejak dimulainya uji cobe tatap muka pada 3 Mei lalu. Mereka pseakat untuk mengoptimalisasi lagi pengawasan dan memperkuat mekanisme bersama semua pihak yang ada.

Pada kesempatan itu, Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu yang berperan sebagai moderator memberikan beberapa simpulan, diantaranya perlu adanya dorongan orang tua untuk PTM Terbatas ini. Selaij itu, dalam uji coba yang telah dilakukan sejak 3 Mei lalu tidak ditemui adanya klaster baru yang muncul. Apabila ditemui adanya satu atau dua siswa terpapar virus maka akan dilakukan isolasi. Selanjutnya, tak hanya sebatas membentuk satgas internal, sekolah juga harus proaktif melakukan konsultasi dengan dinas kesehatan bahkan gugus tugas kabupaten/kota. Terkait keluhan masalah keamanan transportasi umum, dinas akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan juga rapat bersama pimpinan organda.

Adapun pertemuan Bakohumas ketiga ini dibuka oleh Gubernur NTT yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi. Dalam sambutan yang dibacakan Linus, gubernur mengatakan bahwa fakta membuktikan para siswa kurang efektif dapat pemahaman penyerapan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Begitupun guru juga sulit memahami karakter kompetensi siswa.

Selama mengikuti PJJ, para siswa hanya memperoleh pengetahuan tanpa disertai unsur praktik pembelajaran maksimal, seperti skill dan kepribadian yang berdampak pada aspek mutu.

Sekolah diwajibkan memulai PTM terbatas yang mana guru dan tenaga kependidikan telah divaksinasi. Dengan PTM, tujuannya menjaga aspek kesehatan mental siswa. Program vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik dilakukan terus di lingkup NTT. Dengan tinggi presentase vaksinasi guru dan tenaga pendidik, sekolah wajib memilih opsi tatap muka dengan skenario yang ada, termasuk protokol kesehatan.

"Kuncinya terletak pada komitmen orang tua dan pihak sekolah," tegas gubernur. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)