Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Segera Dilakukan, Ada Supervisi Akademik
Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas segera dilakukan, ada supervisi akademik
Menyikapi beberapa keluhan tersebut, Linus Lusi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pol PP dan pihak kepolisian sejak dimulainya uji cobe tatap muka pada 3 Mei lalu. Mereka pseakat untuk mengoptimalisasi lagi pengawasan dan memperkuat mekanisme bersama semua pihak yang ada.
Pada kesempatan itu, Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu yang berperan sebagai moderator memberikan beberapa simpulan, diantaranya perlu adanya dorongan orang tua untuk PTM Terbatas ini. Selaij itu, dalam uji coba yang telah dilakukan sejak 3 Mei lalu tidak ditemui adanya klaster baru yang muncul. Apabila ditemui adanya satu atau dua siswa terpapar virus maka akan dilakukan isolasi. Selanjutnya, tak hanya sebatas membentuk satgas internal, sekolah juga harus proaktif melakukan konsultasi dengan dinas kesehatan bahkan gugus tugas kabupaten/kota. Terkait keluhan masalah keamanan transportasi umum, dinas akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan juga rapat bersama pimpinan organda.
Adapun pertemuan Bakohumas ketiga ini dibuka oleh Gubernur NTT yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi. Dalam sambutan yang dibacakan Linus, gubernur mengatakan bahwa fakta membuktikan para siswa kurang efektif dapat pemahaman penyerapan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Begitupun guru juga sulit memahami karakter kompetensi siswa.
Selama mengikuti PJJ, para siswa hanya memperoleh pengetahuan tanpa disertai unsur praktik pembelajaran maksimal, seperti skill dan kepribadian yang berdampak pada aspek mutu.
Sekolah diwajibkan memulai PTM terbatas yang mana guru dan tenaga kependidikan telah divaksinasi. Dengan PTM, tujuannya menjaga aspek kesehatan mental siswa. Program vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik dilakukan terus di lingkup NTT. Dengan tinggi presentase vaksinasi guru dan tenaga pendidik, sekolah wajib memilih opsi tatap muka dengan skenario yang ada, termasuk protokol kesehatan.
"Kuncinya terletak pada komitmen orang tua dan pihak sekolah," tegas gubernur. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)