Kabar Gembira, BAN-SM Beri Kuota Banyak Bagi Sekolah di NTT Diakreditasi
Kepala BAN-SM, Dr. Toni Toharudin, M. Sc saat memberikan materi kepada peserta kegiatan program Fellowship Jurnalisme Pendidikan secara dar
Penulis: Teni Jenahas | Editor: Ferry Ndoen
Laporan Reporter POS Kupang. COM, Teni Jenahas
POS KUPANG. COM| ATAMBUA----Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) memberi peluang besar bagi sekolah-sekolah di NTT termasuk Papua untuk mendapat akreditasi tahun 2021.
Meski kuotanya belum disebutkan secara rinci, namun Kepala BAN-SM, Dr. Toni Toharudin, M. Sc memastikan jatah untuk NTT tahun ini lebih banyak dari jatah yang ada di provinsi lain di Indonesia. Pemberian kuota yang besar ini sebagai upaya akselerasi mutu atau kualitas SDM di Indonesia termasuk di NTT.
Toni Toharudin mengatakan hal itu menjawabi pertanyaan Pos Kupang. Com dalam kegiatan Fellowship Jurnalisme Pendidikan secara daring yang diselenggarakan Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan, Selasa 15 Juni 2021.
Menurut Toni, akreditasi sekolah merupakan upaya kongkret untuk memperbaiki mutu pendidikan
menuju SDM Indonesia emas 2045. Lembaga yang berwenang memberikan akreditasi adalah BAN.
Kata Toni, NTT diberi kuota lebih banyak karena masih banyak sekolah-sekolah di NTT yang belum terakreditasi. Tak hanya NTT, tetapi juga daerah-daerah yang dikenal dengan sebutan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
Toni menjelaskan, dalam paradigma performance, ada empat komponen penilaian akreditasi yang dilakukan BAN-MS yakni, mutu kelulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah dengan jumlah indikator dari keempat komponen tersebut sebanyak 35 butir. Indikator terbanyak berada di komponen manajemen sekolah sebanyak 13 butir.
Menurut Toni, tahun-tahun sebelumnya, BAN telah memberikan akreditasi sejumlah sekolah di NTT dan masih banyak sekolah yang belum mendapat akreditasi karena belum memenuhi standar pendidikan minimun. Oleh karena itu, BAN memberikan rekomendasi dengan kategori ditutup, digabung atau merger dan dibina. Eksekusi rekomendasi tersebut menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
Rekomendasi sekolah dibina, kata Toni masih berpeluang untuk mendapat akreditasi manakala pemerintah dan sekolah memberikan perhatian untuk membenahi kekurangan yang ada, misalnya mutu guru dan sarana dan prasarana. Bila pemerintah dan sekolah lambat menindaklanjuti rekomendasi maka peluang akreditasi pun terhambat.
Untuk diketahui, kegiatan Fellowship Jurnalisme Pendidikan hari ini diisi dengan materi tentang Pentingnya Penjaminan Mutu Pendidikan Guna Meningkatkan Daya Saing Global Menuju SDM Indonesia Emas 2045.
Kegiatan dihadiri para mentor, Nurcholis MA Basyari, Haryo Prasetyo, M. Nazir, Frans Surdiasis, Tri Juli Sukaryana dan 15 orang wartawan dari sejumlah daerah di Indonesia yang adalah peserta program Fellowship Jurnalisme Pendidikan batch 2 tahun 2021.
(jen).
Baca juga: Polres Sumba Barat Bekuk AH Pelaku Pembuang Bayi di Sekitar Gedung Serba Guna Weekarou
