Strategi Prabowo Cegah Mafia Alutsista: Negosiasi Langsung dengan Negara Produsen
Untuk mencegah terjadinya mafia alutsista seperti yang dikhawatirkan, Prabowo Subianto memilih bernegosiasi langsung dengan negara produsen.
lihat foto
Strategi Prabowo Cegah Mafia Alutsista: Negosiasi Langsung dengan Negara Produsen
POS-KUPANG.COM - Rancangan Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rp 1.700 triliun untuk pengadaan alutsista memancing komentar miring karena kecurigaan adanya mafia.
Menhan Prabowo Subianto tidak mempermasalahkannya karena rancangan itu belum final dan belum sampai pada tingkat negosiasi dengan negara produsen.
Untuk mencegah terjadinya mafia alutsista seperti yang dikhawatirkan, Prabowo Subianto memilih bernegosiasi langsung dengan negara produsen.
Bagi Prabowo, keterlibatannya dalam negosiasi akan menjadi sistem setiap Indonesia akan melakukan pengadaan alutsista.
"Kita mau tertibkan, mau minimalkan (potensi keterlibatan mafia). Caranya bagaimana, ya kita susun suatu sistem. Sistemnya apa? Jadi sekarang banyak yang saya lakukan, saya negoisasi langsung dengan produsen," ujar Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Minggu 13 Juni 2021.
Prabowo mengatakan, dengan cara tersebut, ia juga bisa mengetahui berapa harga alutsista yang dibidik.
Prabowo sendiri tak menutup mata adanya mafia alutsista. Karena itu, sebisa mungkin ia meminimalisasi keterlibatan mafia agar alutsista yang diincar bisa terealisasi.
Cara lain yang dilakukan Prabowo dalam mengantisipasi keterlibatan mafia adalah dengan menggandeng Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Prabowo, keterlibatan ketiga instansi tersebut untuk memeriksa semua kontrak sebelum kontrak tersebut efektif dengan negara produsen.
"Jadi kontrak itu kan ada beberapa tahap, jadi ada kontrak awal, habis itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Dalam perjalanan ini saya akan minta Kejaksaan, BPKP, dan BPK," ucap Prabowo.
Anggaran Rp 1.700 Triliun
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun.
Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaman dana asing alias utang.
