Strategi Prabowo Cegah Mafia Alutsista: Negosiasi Langsung dengan Negara Produsen
Untuk mencegah terjadinya mafia alutsista seperti yang dikhawatirkan, Prabowo Subianto memilih bernegosiasi langsung dengan negara produsen.
lihat foto
Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.
Terlepas dari kecaman atas rancangan anggaran tersebut , Prabowo ternyata memiliki sederet target investasi prioritas pertahanan dalam rencana pengadaan alutsista tersebut.
Hal itu diketahui berdasarkan infografis yang dibagikan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter-nya, @Dahnilanzar, pada Rabu 3 Juni 2021.
Merujuk infografis tersebut, Prabowo menargetkan adanya pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar, dan penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas).
Kemudian, penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.
Dahnil memastikan reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Pembelanjaan ini sendiri dilakukan melalui mekanisme lima rencana stretagis (renstra) yang dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024.
Melalui mekanisme ini diharapkan postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026 dengan sasaran dapat bertahan sampai 2044.
Dengan formula ini, lanjut dia, pada 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan dari skema peminjaman luar negeri masih dalam pembahasan.
Nantinya, nilainya dipastikan tidak akan membebani APBN. Artinya, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Di sisi lain, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil.
Di samping itu, proses pembayarannya juga akan menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun sudah dialokasikan di APBN.
Asumsinya adalah alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan.
"Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Senin 31 Mei 2021.
