Breaking News:

Sumba Barat Berteman

Bupati dan Wabup Sumba Barat Hadiri Sidang DPRD Terima Rekomendasi  LKPJ Bupati Sumba Barat TA 2020

Bupati Dan Wabup Sumba Barat Hadiri Sidang  DPRD Terima Rekomendasi  LKPJ Bupati Sumba Barat Tahun Anggaran 2020

Editor: Ferry Ndoen
pk/petrus piter
Foto Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menerima penyerahan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumba  Barat  terhadap LKPJ bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020 pada sidang paripurna DPRD Sumba Barat, Senin (14/6/2021)  

Bupati Dan Wabup Sumba Barat Hadiri Sidang  DPRD Terima Rekomendasi  LKPJ Bupati Sumba Barat Tahun Anggaran 2020

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,  Petrus Piter

POS-KUPANG.COM/WAIKABUBAK---Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat periode 2021-2024, Yohanis Dade, S.H- John Lado Bora Kabba menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumba Barat, Senin (14/6/2021) untuk menerima penyerahan rekomendasi  DPRD Kabupaten Sumba Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumba  Barat tahun anggaran 2020.

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumba Barat tersebut dipimpin Ketua DPRD, Drs. Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua Jefri Ora, S.H dan Lukas Lebu Gallu, S.H serta hadir pula penjabat sekda Sumba Barat, Drs.Daniel B.Pabala, pimpinan OPD, kepala bagian dan lainnya.

Dalam sidang paripurna tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Dominggus Ratu Come membacakan 20 poin  rekomendasi DPRD Kabupaten Sumba Barat kepada bupati Sumba Barat diantaranya  panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Sumba Barat merekomendasikan agar pembahasan LKPJ bupati harus dilaksankan  sesuai pasal 69 ayat (1) dan pasal 71 ayat (2) dan (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 dimana pemda menyampaikan LKPJ bupati kepada DPRD satu tahun satu kali dalam rapat paripurna paling lambat tiga bulan  setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya pansus DPRD Sumba Barat merekomendasikan agar pemda memperhatikan  secara serius pola atau cara pengadaan oba-obatan di RSUD Waikabubak dan rumah sakit lainnya, pemerataan tenaga dokter disetiap rumah sakit,  pemenuhan peralatan kesehatan, pembayaran insentif tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kecemburuan yang berdampak pelayanan kesehatan masyarakat  berjalan tidak maksimal. Dengan demikian, rumah sakit bukan hanya tempat periksa tetapi tempat pasien memperoleh kesembuhan. Sebab sudah menjadi rahasia umum, kalau pasien BPJS,  resep dari dokter pasien cari  sendiri obat di apotik luar.

Pansus DPRD Sumba Barat Sumba Barat juga merekomendasikan penyusunan LKPJ tahun anggaran ke depan berdasarkan data dan informasi komprehensif berdasarjan program atau kegiatan yang dilaksanakan melalui dokumen perencanan dan anggaran tahunan  yang bersangkutan, meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data ulang  yang berhubungan dengan SPPT terutama bagi warga di wilayah selatan bagian pesisir karena adanya tumpang tindih masalah pembayaran obyek pajak tanah.

Dan meminta belanja pengadaan barang dan kegiatan penanganan covid-19 harus terlaksana secara baik, transparan dan akuntabel sehingga tidak berurusan dengan aparat penegak hukum, merekomenfasikan perekrutan CPNS/ASN dan PPPK disesuaikan secara riil tenaga atau SDM yang dibutuhkan agar tidak ada lagi alasan kegiatan pemerintah sulit atau tidak terlaksana tepat waktu karena kurangnya tenaga ahli dibidangnya.

Selain itu, pansus juga merekomendasikan agar pemda menyelesaikan perekamana E-KTP terhadap 5.471 penduduk yang tersebar disetiap kecamatan se-Sumba Barat dan merekomendasikan agar setiap usul saran DPRD  baik melalui hasil rapat dengar pendapat dengan pemerintah, kunjungan kerja, pokok-pokok pikiran, laporan komisi, reses  dan pemandangan umum fraksi untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakannya serta lainnya.

Terhadap hal itu, Bupati  Sumba Barat Yohanis Dade, S.H dalam sambutannya menyampaikan terima kasih banyak atas rekomendasi DPRD tersebut. Baginya hal itu sebagai bagian dari tugas pengawasan dewan dan menjadi dasar penting bagi pemerintah menindaklanjutinya.

Pemerintah daerah sangat menghargai rekomendasi itu dan bersama  seluruh jajarannya untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan berdasarkan  saran dan pendapat dewan dan menjadi dasar pertimbangan pemerintahan berikutnya.(pet)

Baca juga: Agar Tak Terseret Kasus Hukum,Bupati Yohanis Dade Minta Para Kades Selesaikan Temuan Inspektorat

Foto Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menerima penyerahan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumba  Barat  terhadap LKPJ bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020 pada sidang paripurna DPRD Sumba Barat, Senin (14/6/2021) 
Foto Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menerima penyerahan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumba  Barat  terhadap LKPJ bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020 pada sidang paripurna DPRD Sumba Barat, Senin (14/6/2021)  (pk/petrus piter)
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved