Ribuan Pekerja Migran Akan Dideportasi Malaysia, DPRD NTT Minta Pemprov Perketat Pintu Masuk

Ribuan Pekerja Migran Akan Dideportasi Malaysia, DPRD NTT Minta Pemprov Perketat Pintu Masuk

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Malaysia berencana mendeportasi setidaknya 7.200 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara itu. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan warga NTT yang menjadi pekerja migran di negara persemakmuran itu.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPRD NTT, Ana Waha Kolin meminta pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur memperketat pengawasan di pintu masuk daerah, baik melalui pelabuhan, bandara maupun perbatasan darat. 

"Terkait WNI yang akan dideportasi dari Malaysia, maka kita minta pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi NTT memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk, " ujar Ana Waha Kolin. 

Pengawasan di pintu masuk wilayah, kata Ana, harus dilakukan secara ekstra ketat termasuk dengan melibatkan unsur Satgas Covid19, seperti  TNI dan Polri. Hal itu dimaksudkan agar mengantisipasi sedini mungkin potensi penularan COVID-19 dari para deportan.

Politisi Fraksi PKB itu berharap, masuknya para PMI tidak menyebabkan munculnya Klaster Covid19 baru.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha menyebut Pemerintah Malaysia akan mendeportasi 7.200 WNI yang tersebar di seluruh detensi imigrasi Malaysia kembali ke Indonesia. 

Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri kini tengah melakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk mempercepat pemulangan para WNI tersebut.

"Proses deportasi pasti akan melalui Kemlu RI dan juga perwakilan RI di Malaysia, sehingga jumlah kepulangannya dapat kita kendalikan," ujarnya.

Menurut dia, pemulangan para WNI ke tanah air merupakan persoalan kemanusiaan sehingga butuh percepatan khususnya bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak dan penderita sakit.

Perwakilan RI, tambah dia, akan membiayai tes PCR bagi para deportan untuk meminimalisir kasus covid-19 impor. Selain itu, akan bekerja sama dengan otoritas setempat untuk mengelola data kepulangan dan menerapkan protokol kesehatan, serta mengantisipasi modus PCR palsu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)