Breaking News:

Bupati  Yohanis Dade Hadiri Sidang Pansus DPRD Sumba Barat Terhadap LKPJ Bupati

Bupati  Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menghadiri sidang DPRD Kabupaten Sumba Barat

Penulis: Petrus Piter
Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H (pertama dr kiri) menghadiri sidang pansus DPRD Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD, Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu, S.H di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Kamis (10/6/2021) 

POS-KUPANG.COM |WAIKABUBAK----Bupati  Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menghadiri sidang DPRD Kabupaten Sumba Barat dengan agenda mendengarkan laporan panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Sumba Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban  ( LKPj) Bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Drs. Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu, S.H di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Kamis (10/6/2021).

Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Dominggus Ratu Come secara resmi membuka sidang tersebut dan mempersilahkan Pansus membacakan laporannya dalam hal ini dibacakan sekretaris panitia khusus DPRD Sumba Barat, Daud Dapa Goba. Dalam laporannya, Pansus DPRD Sumba Barat meminta pemerintah memperjelas  status kepemilikan lahan PT Timor Mitra Niaga karena pernyataan Direktur PT Mitra Niaga hanya berurusan dengan pemerintah dan bukan dengan DPRD.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan di Rote Ndao NTT Dihukum 15 Tahun Penjara

Baca juga: Ini Permintaan Rizieq Shihab Selama Dua Kali Pertemuan dengan Tito Karnavian di Arab Saudi 

Selain itu, meminta pemerintah menertibkan aset bergerak dan tidak bergerak karena   sampai saat ini pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih mendapat predikat  opini wajar dengan pengecualian (WDP). Salah satu kendala adalah soal aset bergerak dan tidak bergerak milik pemkab Sumba Barat. Terhadap aset daerah yang sudah diamankan, Pansus DPRD Sumba Barat menyarankan dapat dilakukan pelelangan guna menambah PAD Sumba Barat.

Pansus DPRD Sumba Barat juga meminta pemerintah membentuk peraturan daerah yang mengatur jual beli aset, meminta pemerintah mengkawal hingga finalisasi penetapan tapal batas administrasi pemerintahan Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya dan Sumba Barat dengan Sumba Tengah dan meminta pemerintah memberi perhatian terhadap pemanfaatan pasar Lokori di Kecamatan Tanah Righu, pasar Bera Dolu di Kecamatan Loli dan pemanfaatan lokasi kantor daerah lama di Kelurahan Kampung Sawah, Sumba Barat yang terindikasi terlantar.

Baca juga: Kronologi Kasus Pembunuhan Pria di Rote Ndao NTT, Pelaku Mendengar Ada Orang Masuk Kamar Sang Istri

Baca juga: Kondisi Pasca Tabrakan Tronton Memanas, Polsek Kelapa Lima Patroli di TKP Lakalantas

Lebih lanjut, pansus DPRD Sumba Barat juga mendorong pemerintah daerah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu menambah pengadaan listrik PLN mengingat masih banyak rakyat desa belum mendapatkan pelayanan penerangan listrik PLN. Selanjutnya meminta pemerintah daerah secara maksimal mengoperasikan terminal weekarou dan menertibkan kendaraan liar (travel) jurusan waikabubak-waingapu yang setiap hari mangkal di jalan raya samping rumah sakit Lende Moripa.

Sesaat setelah sekretaris pansus membacakan laporannya, Ketua DPRD Sumba Barat, Drs.Dominggus Ratu Come langsung menutup persidangan itu.

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumba Barat dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas laporan pansus itu akan berlangsung malam ini (Kamis, 10/6/2021) pukul 19.00 wita. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,  Petrus Piter)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved