Breaking News:

Ketiadaan Tata Ruang Menghambat Pembangunan 

Anggota Komite I DPD RI, Abraham Liyanto mendesak pemerintah pusat dan daerah agar segera menyelesaikan berbagai Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW)

Penulis: Paul Burin
Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/PAUL BURIN
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto 

POS-KUPANG.COM I KUPANG -  Anggota Komite I DPD RI, Abraham Liyanto mendesak pemerintah pusat dan daerah agar segera menyelesaikan berbagai Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR). Alasannya, kehadiran RTRW dan RDTR sangat penting dalam mempercepat pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

“Ketiadaan tata ruang menghambat pembangunan. Masih banyak wilayah di republik ini yang belum memiliki RTRW, apalagi RDTR,” kata Abraham di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

Ia menyebut,  UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, sudah sangat jelas menyebut tujuan pembuatan tata ruang. Pasal 3 UU itu menyatakan tata ruang bertujuan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

Baca juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia-Jadwal Siaran Langsung Indonesia vs UEA: Tak Ingin Kalah Lagi

Baca juga: Australia Makin Terancam, China Makin Kuasai Timor Leste , Negeri Kanguru Ketar Ketir Bila Perang

Kemudian, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia. Tujuan lainnya adalah terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sayang, kata Abraham, tujuan mulia dari UU itu belum terlaksana di negara ini. Buktinya, dari 514 kabupaten dan kota di tanah air, baru 56 daerah yang memiliki RDTR.

 Sementara yang memiliki RTRW belum mencapai 90 persen.

Baca juga: Sempat Mangkir dari Panggilan Penyidik, Wakil Ketua DPR RI Akhirnya Datangi Gedung KPK, Simak Ini!

Baca juga: Sempat Mangkir, Azis Syamsuddin Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK, Ini Kasus yang Menyeretnya

Abraham mengemukakan, salah satu dampak dari ketiadaan RTRW dan RDTR adalah terjadinya pemborosan dalam pembangunan. Sebagai contoh, hampir tiap tahun terjadi proyek pelebaran jalan di berbagai daerah. 

Kemudian,  ada pembangunan fasilitas publik seperti telepon, listrik, air dan selokan.

 Proyek-proyek ini hampir tiap tahun juga dibongkar karena ada pelebaran jalan atau pembangunan fasilitas baru di lokasi yang ada sekarang. 

Hal lain adalah adanya penggusuran rumah masyarakat untuk alih fungsi kawasan. Kebijakan ini akan melahirkan ganti rugi lahan yang sangat mahal.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved