Pinjaman Daerah Rp 1 Triliun, Ini Catatan Anggota DPRD Mabar Yosep Suhardi

Ini catatan Anggota DPRD Mabar Yosep Suhardi terkait pinjaman daerah Rp 1 triliun

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ( Pemkab Mabar) mengajukan pinjaman daerah ke Sarana Multi Infrastruktur ( SMI) sebesar Rp 1 Triliun, Selasa 8 Juni 2021.

Pinjaman ini selanjutnya akan digunakan untuk membangun sebanyak 33 ruas jalan di 12 kecamatan di kabupaten Mabar, 1 unit pelataran parkir dan pembangunan rumah dan toko (ruko).

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Mabar dari Partai Gerindra, Yosep Suhardi mengatakan, pada dasarnya ia menyetujui langkah Pemkab Mabar itu.

Baca juga: Tetapkan Sebagai Tersangka, Pelaku Penikaman Kepsek SDI Ndora Diancam 5 Tahun Penjara

Baca juga: Haikal Hassan Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Diduga Menyebarkan Ujaran Kebencian dan Hoaks Soal Haji

Namun demikian, Yosep menginginkan Pemda Mabar harus secara komprehensif terkait penggunaan dana pinjaman daerah itu.

"Saya setuju saja, secara pribadi, saya ingin pemerintah menjelaskan semua, tidak hanya terkait pemanfaatan, tapi prosedur dan skema peminjaman seperti apa," tegasnya.

Yosep Suhardi mengaku, akibat informasi yang kurang, sejumlah pihak pun mendapatkan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Baca juga: Menteri PUPR Harapkan Pembangunan KSPN Loh Buaya Pulau Rinca Selesai Agustus 2021

Baca juga: EURO 2021, Peluang Cristiano Ronaldo Cetak Sejarah Euro Terbuka, Siapa Top Skor Sepanjang Masa?

"Kami kan tahu informasi dari luar kalau lama pinjaman 8 tahun, tapi penyampaian pemerintah secara resmi seperti apa, jaminannya apa. Ketika misalnya suatu saat tertentu, pemerintah tidak bisa mengembalikan pinjaman maka seperti apa. Semua ini harus dipaparkan, karena pinjaman tidak main-main, sangat besar," paparnya.

Selanjutnya, Pemda Mabar juga diharapkan untuk melakukan studi kelayakan dan kecocokan (feasibility studi), terkait 33 ruas jalan yang nantinya akan dibangun dari dana pinjaman.

Sebab, lanjut dia, kondisi objektif jalan di 12 kecamatan di Kabupaten Mabar berbeda-beda.

"Karena bentangan tidak sama. Ini harus dipaparkan, katanya setiap kecamatan 2 ruas jalan. Nah, apakah bentangan dan kondisi sama, demikian juga di 12 kecamatan lainnya. Ini harus dijelaskan," katanya.

"Lalu potensi apa sehingga harus dibangun jalan, apa potensi yang mau dikembangkan, berapa anggaran untuk membangun, ini harus dijalankan secara transparan atau terbuka," tambahnya.

Di lain sisi, pihaknya juga mendorong agar birokasi saat ini bekerja dengan lebih keras untuk memaksimalkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pinjaman daerah kan kuncinya pada PAD-nya kita, saya ragukan kemampuan dari teman-teman OPD untuk memaksimalkan sumber PAD kita. Pengalaman kami beberapa tahun terakhir, sumber pemasukan daerah dan regulasi sangat cukup, tapi hasilnya (PAD) begitu-begitu saja," paparnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kekhawatiran dan perlu diselesaikan secara serius dan penggunaan dana pinjaman harus hati-hati serta sesuai peruntukannya, sehingga di kemudian hari tidak ada praktik KKN.

"Termasuk teman-teman DPRD, saya belum melihat keseriusan, pada prinsipnya kami setuju, dalam pandangan umum Fraksi AIR, harus hati-hati dan melihat regulasi yang ada, jangan sampai lost control," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Manggarai Barat (Mabar), Edistasius Endi mengatakan, akan mengajukan pinjaman daerah ke Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1 Triliun, Senin 7 Juni 2021.

Pinjaman ini selanjutnya akan digunakan untuk membangun sebanyak 33 ruas jalan di 12 kecamatan di kabupaten Mabar, 1 unit pelataran parkir dan pembangunan rumah dan toko (ruko).

Urgensi pinjaman dana dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh PT SMI itu, lanjut dia, karena prosentase kerusakan jalan di daerah itu mencapai lebih dari 60 persen.

"Kami memperhatikan APBD, jika hanya bertumpu pada kondisi yang ada maka proses 60 persen jalan tadi, tentunya tidak bisa diselesaikan beberapa tahun ke depan," katanya.

Sesuai regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan, jangka waktu peminjaman hingga 8 tahun.

Pekerjaan 33 ruas jalan di 12 kecamatan menelan dana hingga Rp 938.861.566.797, pembangunan pelataran parkir sebesar Rp 34.825.000.000 dan pembangunan ruko sebesar Rp 61.138.433.203.

"Dengan akses jalan yang baik, pasti terjadi perubahan ekonomi baru," ujarnya.

Pelataran parkir di Kampung Ujung, Labuan Bajo merupakan solusi atas kemacetan, sekaligus sebagai sumber pendapatan untuk membayar cicilan pinjaman.

"Kami memilih pelataran parkir, karena akan dikelola sebagai sumber pendapatan untuk membayar cicilan dana pinjaman juga digunakan untuk membangun ruko. Ruko di Labuan Bajo sangat kurang. Ini merupakan pilihan untuk pemanfaatan uang pinjaman, saat ruko berjalan, ini sebagai usaha untuk membayar cicilan," ungkapnya.

Lebih lanjut, jika pinjaman disetujui, maka sesuai regulasi proses pencarian pinjaman akan dilakukan sebanyak 3 kali yakni Oktober 2021, Januari 2022 dan Agustinus 2022.

"Kenapa tidak dicairkan sekalian, karena terkait pembebanan bunga pinjaman, pinjaman di SMI dengan program PEN. Tahap 1 bulan Oktober, kapan ini (dana) cair, maka ini saja yang akan dikenakan bunga pinjaman, untuk pengerjaan jalan, semua multi years," katanya.

Sumber lain untuk membayar cicilan pinjaman dengan mendorong agar porsi Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas pembantuan Kabupaten Mabar bertambah.

Sumber lainnya, lanjut Edistasius, dengan optimalisasi penarikan retribusi dan pajak di Kabupaten Mabar.

"Banyak, karena kita punya pariwisata, pajak hotel dan restoran, retribusi termasuk kapal-kapal yang beralih fungsi menjadi hotel. Ini adalah potensi yang nyaris kita tidak pungut. Lalu pajak PBB, selama ini baru dikenakan baru tanah, nyaris bangunan belum ditetapkan sebagai objek pajak, lalu kita punya Perumda Bidadari, Kita punya aset tanah yang belum dikelola, Ini dikelola oleh Perumda Bidadari, untuk bayar pinjaman kita," katanya.

Pihaknya pun optimis bahwa dapat membayar cicilan pinjaman.

"Dengan pekerjaan selesai, kepada petani giat menanam, sehingga saat jalan dibangun berdampak, dengan jalan baik dan hasil pertanian yang berkelimpahan maka tidak susah dipasarkan di kota," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)