DPRD Malaka: Rekomendasi 12 Kades Bukan Prestasi

POS-KUPANG.COM - WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Hendrik Fahik mengatakan, keputusan pemerintah merekomendasi 12 kepala desa kepada Kejaksaan Negeri Belu terkait pengelolaan dana desa bukan prestasi 100 hari kerja duet kepemimpinan Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin.

Menurut Hendrik, rekomendasi itu merupakan bentuk tindaklanjut berkas lama yang sudah ada pada tenggang waktu 2016-2019. Saat ini publik Malaka sedang menunggu bentuk gebrakan 100 hari masa kepemimpinan sesuai dengan janji kampanye.

"Inspektorat memang sudah melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa di Malaka. Namun sesungguhnya, hasil audit itu sudah ada pada masa pemerintahan sebelumnya," kata Hendrik ketika dihubungi, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Tuntutan Belum Dipenuhi, Warga Pemilik Lahan di Flores Timur Masih Blokade Akses Jalan ke Bandara

Baca juga: Warga Weri Tutup Jalan Bandara Gewayan Tanah, Ini Tulisan Pemilik Lahan

Mantan Ketua Tim Pemenangan SN-KT ini mengatakan, rekomendasi terhadap 12 kepala desa merupakan hal biasa karena selama ini hasil temuan inspektorat belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

"Bagi saya, ini bukan hal yang luar biasa. Hal biasa karena sesungguhnya hasil sudah ada dan bupati-wabup dorong untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum," ujar Hendrik.

Politisi PKB ini menegaskan, pada kampanye lalu, Simon Nahak-Lucky Taolon telah berjanji membuat gebrakan 100 hari kerja. Namun, sejauh ini belum ada gebrakan yang membuat publik Malaka terperangah.

Baca juga: Ayo Buruan ke Dealer Suzuki Mobil Larantuka, Ada Event Suzuki Fiesta dengan Program Khusus

Baca juga: 4 Tewas, 16 Luka Parah Truk Rombongan Pengantar Maskawin Masuk Jurang

"Pertanyaannya, sudah brapa kepala desa yang diaudit? Sudah berapa banyak kepala sekolah yang diaudit? Berapa kepala dinas? Itu yang sedang ditunggu warga di 100 hari kerja ini. Kalau rekomendasi itu, saya lihat biasa-biasa saja tidak ada yang luar biasa," tandas Hendrik. (yon)