Breaking News:

Fredik Maukafeli Sebut Tahun 2020 Ada 1.000 Perkara Tilang

Pihak Kejaksaan Negeri Kota Kupang belum menerima perkara penilangan kendaraan bermotor dari pihak Polres Kupang Kota maupun Polda NTT

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Teni Jenahas
Puluhan kendaraan bermotor roda dua yang terjaring dalam operasi di wilayah Kabupaten Malaka, Senin (11/2/2019). 

POS-KUPANG.COM - Pihak Kejaksaan Negeri Kota Kupang belum menerima perkara penilangan kendaraan bermotor dari pihak Polres Kupang Kota maupun Polda NTT selama tahun 2021.

"Hanya perkara tilang dari Dishub di lokasi penimbangan Nunbaun Sabu. Kalau Polda dan Polresta sampai hari tidak ada perkara tilang yang dikirim ke pengadilan untuk disidang," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Oder Mark Sombu melalui Petugas Bagian Layanan Umum, Fredik Maukafeli, Rabu (2/6/2021).

Pada tahun 2020, lanjut Fredik, jumlah perkara yang ditangani mencapai 1.000 kasus. Setelah diputuskan, sebagain besar barang bukti kendaraan telah dikembalikan ke pemiliknya.

Menurutnya, barang bukti akan dikembalikan ke pemiliknya bila telah mengikuti persidangan. Barang bukti juga akan selesai masa hukumannya setelah dua tahun.

Baca juga: Renungan Harian Katolik, Senin 7 Juni 2021: HARUS LEBIH

Baca juga: NEWS ANALISIS Andi Irfan, SH, MH Pengamat Hukum Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang

Fredik menjelaskan mekanisme pengembalian barang bukti yang telah lewat masa waktu di atas dua tahun. Ia mengatakan, pemilik kendaraan mendatangi kantor Kejari Kota Kupang dan diberikan surat penghapusan. Selanjutnya pemilik membayar untuk menebus barang bukti tersebut.

"Uangnya akan kita setor ke kas negara sekalipun sudah ada penghapusan. KUHAP mengatur batasnya dua tahun," katanya.

Fredik menerangkan, Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) dan kendaraan akan disimpan hingga pemilik datang mengambilnya. Saat ini, Kejari Kota Kupang menitipkan kendaran dan barang bukti pada Dirlantas Polda NTT dan juga Kantor Lantas Polres Kupang Kota.

Penitipan dilakukan karena Kejari Kota Kupang belum memiliki tempat untuk menyimpan barang bukti.

Baca juga: Road to Euro: Sinar Terang Bintang Muda

Baca juga: Sejajar Ujicoba Panduan Operasional Covid-19: Pandemi Berdampak Tak Terpenuhinya Hak Anak

"Kendaran yang belum diambil itu kita menunggu kebijakan dari pusat. SIM itu kan ada masa kadaluarsanya. Kalau (SIM) mati, orang tidak bisa ambil lagi," tandas Fredik. (cr8)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved