Realisasi APBD Rendah, Ketua DPRD TTS: Masyarakat yang Paling Dirugikan
Padahal kegiatan kemasyarakatan dan fisik bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Penulis: Dion Kota | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Realisasi APBD Rendah, Ketua DPRD TTS: Masyarakat yang Paling Dirugikan
POS-KUPANG.COM | SOE -- Realisasi APBD Kabupaten TTS tahun 2021 masih sangat rendah. Secara keseluruhan hingga akhir Mei, total realisasi baru mencapai sekitar 18 persen, dengan rincian, belanja pegawai 10 persen dan belanja modal atau publik baru mencapai 8 persen.
"Kalau Minggu depan, realisasi kita bisa di atas 20 persen. Keterlambatan realisasi ini terkendala Aplikasi dari SIPD ke SIMDA atau sebaliknya," tulis Bupati TTS, Egusem Piether Tahun dalam pesan singkatnya (SMS) yang diterima POS-KUPANG.COM.
Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau menyayangkan rendahnya realisasi APBD hingga akhir Mei ini. Padahal, sebentar lagi akan memasuki perubahan APBD, namun realisi APBD masih di bawah 20 persen.
Masyarakat dikatakan Marcu, merupakan pihak yang paling dirugikan akibat rendahnya realisasi belanja publik atau modal tersebut.
Baca juga: Ketua DPRD TTS Serahkan Hasil Kerja Pansus Ke Kajari TTS, Ini Tanggapan Kajari
Pasalnya rendahnya realisasi anggaran tersebut mencerminkan jika program kemasyarakatan dan kegiatan fisik belum berjalan dengan baik. Padahal kegiatan kemasyarakatan dan fisik bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Masyarakatlah yang paling dirugikan kalau realisasi anggaran rendah. Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berarti belum berjalan," ujarnya.
Dirinya meminta Bupati Tahun untuk menyikapi secara serius rendahnya realisasi APBD. Bupati Tahun diminta melakukan evaluasi kinerja kerja para pimpinan OPD.
Khusus kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marcu meminta untuk dilakukan evaluasi secara khusus karena dirinya menerima banyak pengaduan terkait pencairan anggaran yang diduga diperhambat oleh pihak BPKAD.
"Kita dengar keluhan kalau BPKAD terkesan menghambat pencairan anggaran. Pada saat mau diajukan pencairan anggaran di BPKAD, mereka sering dipersulit dengan administrasi. Oleh sebab itu kita minta BPKAD dievaluasi secara khusus," pinta Marcu. (Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota)
