DPRD NTT Minta Pemerintah Cepat Intervensi Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana
dewan juga meminta pemerintah provinsi mempercepat intervensi dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
DPRD NTT Minta Pemerintah Cepat Intervensi Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) meminta pemerintah provinsi agar menangani masyarakat yang menjadi korban serta terdampak bencana Siklon Tropis Seroja di seluruh wilayah dengan baik.
Selain itu, dewan juga meminta pemerintah provinsi mempercepat intervensi dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni dalam pidato Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, Selasa 11 Mei 2021.
Baca juga: PAW Fraksi Golkar, Johan J. Oematan Gantikan Cornelis Feoh di DPRD NTT
"Berkenaan dengan kondisi masyarakat pasca bencana yang kehilangan harta benda, rumah, hasil pertanian, ternak, kapal nelayan, dan sebagainya, DPRD meminta kepada pemerintah agar benar-benar menangani secara baik," ujar Emelia Julia Nomleni.
Dewan, kata Emi Nomleni, mengingatkan agar pendataan dan verifikasi lapangan dilaksanakan secara baik dan cermat agar tidak ada korban dan warga terdampak yang terabaikan oleh proses tersebut.
Pemerintah juga diharapkan agar cepat melakukan intervensi melalui bidang pertanian, peternakan serta kelautan dan perikanan, agar masyarakat secara perlahan dapat bangkit kembali dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana. Selain itu, perbaikan fasilitas umum seperti sekolah dan fasilitas kesehatan agar segera ditangani.
Baca juga: Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin Salurkan Ribuan Rapid Test & Kunjungi Korban Bencana di Lembata
"Kami juga meminta pemerintah agar secara khusus memberikan perhatian kepada perempuan dan anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya korban bencana," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Emi Nomleni mengungkapkan, dewan mengapresiasi langkah langkah cepat pemerintah dalam menangani dampak bencana. Penanggulangan bencana, tegas Emi, merupakan tanggung-jawab bersama.
"Untuk itu kita perlu membangun kesadaran bersama dalam upaya meningkatkan kekompakan kebersamaan dalam penanggulangan bencana alam yang ada di wilayah kita," kata dia.
Atas nama Pimpinan DPRD dan segenap Anggota DPRD, Emi Nomleni juga menyampaikan duka cita dan sepenanggungan kepada korban bencana banjir bandang dan longsor serta badai siklon Seroja di wilayah NTT.
Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah di NTT, DPRD juga terus mendorong dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya percepatan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Baca juga: Sumbang Suara Dalam Konser Amal Peduli NTT, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni : Mari Berbagi
"Dewan juga berusaha untuk terus hadir di tengah masyarakat untuk mendorong dan memotivasi masyarakat, untuk tetap tegar dan bangkit dari berbagai keterpurukan usai badai siklon torpis seroja yang melanda NTT”, ungkap dia.
Terhadap harapan itu, Wakil Gubernur NTT Josef Adrianus Nae Soi mengatakan pemerintah kini sedang melaksanakan tahapan transisi pasca tanggap darurat. Wagub Josef Nae Soi menyebut pemerintah menaruh perhatian dan fokus pada penanganan manusia baik itu korban maupun warga terdampak.
"Pasca bencana, yang pertama (kita tangani) adalah manusianya," tegas Wagub Josef Nae Soi kepada wartawan usai sidang paripurna.
Ia menjelaskan, saat ini Departemen Sosial melalui Dinas Sosial telah memberikan bantuan dan santunan bagi korban meninggal. Sementara itu Kementerian PUPR juga tengah membangun rumah untuk relokasi korban bencana, diantaranya di Kabupaten Lembata.
Sementara itu, pihak BNPB juga terus melaksanakan verifikasi lapangan data kerusakan rumah di seluruh wilayah NTT yang telah dikirim oleh pemerintah provinsi.
Baca juga: Komisi V DPRD NTT Sidak Gudang Logistik BPBD Pastikan Bantuan Tersalurkan Dengan Baik
Ia menyebut, bagi rumah rusak berat akan mendapat biaya perbaikan sebesar Rp 50 juta, rumah rusak sedang sebesar Rp 25 juta dan rumah rusak ringan sebesar Rp 10 juta.
Plt Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka menyebut berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT, total kerusakan rumah akibat bencana di NTT mencapai 56.013 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 6.488 unit rumah rusak berat, 7.015 unit rumah rusak sedang dan 42.420 unit rumah rusak ringan.
Kerusakan terbanyak, kata Isyak terdapat di Kota Kupang dengan jumlah total 12.692 unit disusul Kabupaten Kupang dengan jumlah 11.884 unit dan Kabupaten Sabu Raijua dengan jumlah 10.372 unit. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)
