PKB Umumkan Bupati Nganjuk Bukan Kadernya Punya Bukti Kuat Sudah Pindah ke PDI Perjuangan, Simak Ini

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa secara terang benderang mengumumkan bahwa Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang ditangkap KPK, bukan kader partainya.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim.

Dia menyebutkan bahwa sudah cukup lama, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, bukan lagi kader PKB.

Luqman lantas mengirimkan video pengakuan NRH yang menyebut dirinya kader PDI Perjuangan.

“Bersama ini kami kirimkan link video di kanal Youtube yang berisi pengakuan langsung Bupati  Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik dimana partai politik tersebut bukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Silahkan disimak videonya dengan cermat,” kata Luqman dalam keterangannya, Senin 10 Mei 2021.

"Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, PKB juga menyatakan dukungan pada KPK untuk terus memberantas korupsi di Indonesia. Koruptor harus diproseshukumkan.

“Kami menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sebagai upaya tak kenal lelah untuk memberantas praktek korupsi di tanah air. Baik langkah penindakan maupun pencegahan,” tandasnya.

Adapun dalam video milik Madutv itu, terekam acara Muscamcab Jawa Timur PDIP.

“Saya menyampaikan secara resmi bahwa saya ini kader PDIP, bukan kader partai lain,” kata Novi dalam video tersebut.

Atas hal tersebut, Luqman meminta agar partainya tak lagi disebut atau dikaitkan dalam kasus yang menimpa Bupati Nganjuk.

"Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB," ujar Luqman.

Lebih lanjut, Luqman juga menyatakan bahwa partainya mendukung penuh KPK untuk memberantas kasus korupsi di Tanah Air.

Ia mengatakan bahwa partainya menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK dalam menangani kasus korupsi.

"Kami menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sebagai upaya tak kenal lelah untuk memberantas praktek korupsi di tanah air. Baik langkah penindakan maupun pencegahan,” pungkasnya.