Kritik Keras PBNU Soal TWK Pegawai KPK, Sebut Menjijikkan dan Langgar HAM, Desak Jokowi Batalkan

Kritik Keras PBNU Soal TWK Pegawai KPK, Sebut Menjijikkan dan Langgar HAM, Desak Jokowi Batalkan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Polemik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK ) dalam seleksi pegawai KPK menarik perhatian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Secara tegas PBNU menilai TWK sebagai syarat peralihan pegawai KPK menjadi ASN menjijikan dan langgar HAM.

Karena itu PBNU meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada 1.351 calon ASN KPK 

Permintaan ini disampaikan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) PBNU lewat pernyataan hari Rabu yang ditandatangani oleh ketua LAKPESDAM PBNU, Rumadi Ahmad, Sabtu (8/5/2021).

“Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK, karena pelaksanaan TWK cacat etik-moral dan melanggar HAM yang dilindungi UUD 1945,” tulis Rumadi Ahmad dalam keterangan itu.

Baca juga: Diduga Settingan, Benarkah Seleksi Pegawai KPK Sasar Novel Baswedan? Ini Tanggapan Firli Bahuri

Baca juga: Inilah Daftar 20 Pertanyaan Tes Kebangsaan KPK yang Dianggap Aneh, Kok Bisa? Cek Sendiri Yuk

PBNU menilai TWK yang diselenggarakan KPK bukan tes masuk menjadi ASN.

Apalagi diketahui sebagian besar pegawai yang dites adalah mereka yang sudah lama bekerja di KPK dan terbukti memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi.

Sebagian pegawai KPK yang dites disebut juga sedang menangani proyek yang sangat serius.

“TWK tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

PBNU juga meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengusut pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual rasisme dan pelanggaran lain yang dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK yang diwawancara.

Pasalnya ada sejumlah pertanyaan yang melenceng, menjijikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh sejumlah pewawancara menanyakan  pertanyaan: Mengapa umur segini belum menikah?

Masihkah punya hasrat? Mau enggak jadi istri kedua saya? Kalau pacaran ngapain aja? Kenapa anaknya disekolahkan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)?

Kalau shalat pakai qunut nggak? Islamnya Islam apa? Bagaimana kalau anaknya nikah beda agama?

“Pertanyaan-pertanyaan di atas sama sekali tidak terkait dengan wawasan kebangsaan, komitmen bernegara, dan kompetensinya dalam pemberantasan korupsi,” kata Rumadi Ahmad,

Baca juga: Senter Pegawai KPK Dipecat Tak Lulus TWK, ICW Curiga, Begini Respon Novel Baswedan dan Firli Bahuri

Baca juga: Hakim MK Sindir Jokowi Tak Teken UU KPK Hasil Revisi,Singgung Sikap Presiden Terhadap Peraturan Lain

PBNU menyebut pertanyaan-pertanyaan tersebut ngawur, tidak profesional dan mengarah pada ranah personal yang bertetangan dengan undang-undang Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atasa rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ketua LAKPESDAM PBNU juga meminta agar MenPAN RB mengembalikan TWK calon ASN sebagai uji nasionalisme dan komitmen bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bukan sebagai alat screening Litsus Zaman Orde Baru atau mihnah zaman Khalifah Abbasiyah.

PBNU juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan menguatkan KPK dengan cara menjaga independensi KPK dari pengaruh-pengaruh eksternal yang bertujuan melemahkan KPK, baik secara cepat atau lambat.

“Kita butuh lembaga KPK yang independen, kompeten, dan loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945 untuk memberantas musuh terbesar bangsa Indonesia, yaitu Korupsi,” katanya.(*)

Berita terkait seleksi pegawai KPK

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PBNU: Tes Wawasan Kebangsaan Melenceng, Menjijikkan dan Langgar HAM, Jokowi Harus Batalkan