Wagub Josef Nae Soi : Empat Persoalan Batas Wilayah Kabupaten di NTT Belum Selesai, Simak Infonya
Sebanyak 4 persoalan batas wilayah antar kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mendapat kepastian. Persoalan sengketa batas wilayah itu t
lihat foto
Dalam Kesempatan itu, Mendagri juga menyerahkan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021.
Pentingnya Kejelasan Penegasan Batas Daerah
Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, H. Suhajar Diantoro mengungkapkan manfaat dari kejelasan PBD baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dapat menciptakan kejelasan administrasi pemerintahan, menciptakan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan kejelasan luas wilayah.
"Juga untuk kejelasan pengaturan tata ruang, administrasi kependudukan. Daftar pemilih untuk pemilu dan pilkada pun jadi jelas. Demikian juga untuk administrasi pertanahan dan perizinan pengelolaan sumberdaya alam, " ungkap Suhajar Diantoro saat rakor.
Menurut Suhajar, sesuai pasal 34 Peraturan Mendagri Nomor 141 Tahun 2017, batas daerah dapat berubah jika adanya kesepakatan antar daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Bisa juga karena adanya putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap.
Baca juga: Info Sport: Seleksi Alam di Persipura, Pelatih Jacksen Yakin Mana Pemain Bisa Tampil di Piala AFC
"Juga bisa karena penetapan daerah dan kesepakatan antar daerah provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri Dalam Negeri, "jelas Suhajar.
Suhajar menjelaskan, dari 165 batas antar provinsi yang bermasalah, 138 segmen batas telah diselesaikan dan 27 segmen yang masih belum diselesaikan. Sementara itu dari 814 batas antar kabupaten/kota yang bermasalah, 530 segmen telah ditetapkan atau diputuskan dan 284 masih belum diselesaikan.
Ia menyebut, Tim dari Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah untuk Zona Nusa Tenggara Timur dan Papua yang dibentuk Kemendagri diketuai oleh putra NTT, Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M. Si, yang saat ini menjabat Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. (hh)
