Ramadan 2021
Simak Info Soal Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok di NTT Menjelang Lebaran, Ini Datanya
Simak Info Soal Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok di NTT Menjelang Lebaran, Ini Datanya
"Sebanyak 15 persen ketersediaan itu ada di Bulog tapi 85 persen ada di sektor swasta. Tapi secara umum kebutuhan hingga 2-4 bulan kedepan tidak ada masalah," tambah dia.
Satu bahan yang mengalami kenaikan hanya telur ayam lokal. Namun demikian, menurut dia kenaikan harga telur ayam lokal tersebut tidak signifikan karena telur dari luar daerah harganya terbilang normal.
High Level Meeting TPID NTT
Sementara itu, Lerry juga memberi catatan untuk High Level Meeting TPID NTT yang dilaksanakan usai kegiatan operasi pasar dan sidak.
Menurut dia, 4 poin yang menjadi catatan bersama TPID NTT menjelang lebaran adalah memastikan ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi yang tidak berbelit sehingga tidak membebani dengan biaya tambahan, keterjangkauan harga yang dipastikan dengan fungsi regulasi yang tegas dan komunikasi efektif antara semua elemen ekonomi dalam TPID
Lerry bahkan mengajukan untuk menambah komponen dalam TPID agar kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi lebih komprehensif dan berkualitas.
Baca juga: Peniadaan Mudik di NTT, Operator Transportasi Wajib Lengkapi Perjalanan Surat Perintah Keterangan
"Bila perlu komponen TPID kita tambah, bukan hanya perbankan, Bulog dan Pertamina serta Pelabuhan dan Bandara, tapi yang lain, mungkin Pegadaian atau Telkom serta pihak regulator seperti Kadin dan HIPMI," kata dia.
Hal tersebut, kata dia dapat meningkatkan kualitas TPID NTT.
Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi Setda NTT, Semuel Rebo menyoroti komunikasi efektif dalam komponen TPID NTT. Menurut dia, komunikasi sangat diperlukan untuk saling memberi informasi antar komponen dalam TPID sehingga ada kesepahaman dan kesamaan persepsi terhadap persoalan persoalan ekonomi di daerah.
Ia mencontohkan, selama ini ada hal yang luput dari perhatian pemerintah karena komunikasi yang tidak efektif.
"Contohnya cost transportasi logistik ke NTT harusnya sewajar mungkin. Masa cost ke Papua lebih murah daripada ke NTT. Hal ini aneh tapi luput dari perhatian pemerintah," ungkap dia.
Karena itu, jelas dia, kewajiban pemerintah adalah mencari solusi untuk setiap hal yang menghambat pembangunan ekonomi di daerah.
Selain itu, Samuel Rebo juga menginginkan agar ada pertemuan pertemuan dalam skala yang lebih mikro di level TPID NTT. Hal itu harus dibuat untuk menjembatani dan menangani persoalan persoalan yang dihadapi pada tataran implementasi.
"Selain High Level Meeting, harus ada pertemuan dalam skala yang lebih mikro tapi fokus pada hal tertentu yang dihadapi secara mikro sehingga dapat ditangani dengan baik," pungkas dia. (hh)
