2,6 Tahun Pengabdian Lydia Kurniawati Christiyana: Puji Gubernur Viktor Luar Biasa (Selesai)

Untuk alokasi secara nasional kalau untuk perlindungan sosial itu Rp 157 triliun. Sedangkan untuk kesehatan Rp 176,3 triliun, untuk UMKM dan korporasi Rp 184 triliun, untuk insentif usaha Rp 58 triliun, dan untuk program-program prioritas Rp 122,44 triliun.

Seperti apa realisasi dana PEN Triwulan I di NTT?

Untuk PKH sudah terealisasi 351.894 keluarga penerima. Untuk Kartu Sembako itu sudah diterima oleh 1.362.837, Bansos Tunai sudah diterima oleh 587.480 keluarga penerima manfaat, Kartu Prakerja 55.581 sedangkan untuk BLT dana desa 48.871.

Untuk program prioritas di sini ada padat karya tunai, jadi intinya adalah Satker kementerian/lembaga yang ada di NTT seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian apabila memiliki pekerjaan atau kegiatan misalnya di Food Estate gitu mereka menggunakan tenaga kerja itu harus dari masyarakat yang kemudian diberikan upah orang per hari.

Untuk Kementerian PUPR itu sudah menyerap 7.284 untuk Triwulan I kemudian untuk Kemenhub itu sudah 340 tenaga kerja dan untuk padat karya dari Pertanian 637 tenaga kerja.

Untuk yang Food Estate terlihat belum ada progress realisasi mungkin sedang dalam preparasi. Untuk bantuan produktif usaha mikro sudah 164.591.

Kalau realisasi Dana Desa?

Masih 9,49 persen, jadi Rp 43 triliun seluruh NTT.

Apa kendala belum optimal penyaluran Dana Desa?

Pertama, waktu Triwulan I masih banyak pimpinan daerah belum membuat peraturan kepala daerah. Nah, sekarang itu sudah semua. Buktinya sekarang sudah bisa menarik pagu Dana Desa. Jadi, 2021 ini ada perbedaan aturan jadi pagu Dana Desa itu harus diambil dulu 8 persen untuk Covid. Itu penyalurannya langsung. Kendala berikutnya, sebagian besar itu menyatakan bahwa perdes APBDesnya belum disusun.

Selama bertugas di NTT, apakah ada kendala?

Yang paling berarti adalah kurangnya keinginan untuk berkoordinasi bersinergi berkolaborasi antar berbagai pihak. Jadi semua kantor-kantor pemerintah pusat yang ada di NTT ya bekerja sendiri.

Pemerintah daerah bekerja sendiri, lembaga lain bekerja masing-masing. Padahal ketika itu dikolaborasikan sangat luar biasa.

Namun dari 2 tahun 6 bulan saya berada di NTT, pada tahun pertama memang awal-awal masih banyak yang buntu tapi bapak Gubernur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat) luar biasa sekali. Beliau mengajarkan bahwa kita bekerja itu tidak bisa sendiri tapi harus dengan kolaborasi.

Menurut Anda, kebijakan atau program apa yang tepat untuk NTT?