2,6 Tahun Pengabdian Kakanwil DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christiyana (Bagian- 1)

2,6 Tahun Pengabdian Kakanwil DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christiyana (Bagian- 1)

POS-KUPANG.COM - LYDIA Kurniawati Christiyana mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kakanwil DJPb NTT)

Setelah mengabdi selama 2 tahun 6 bulan di NTT, Lydia dimutasi ke Pulau Sumatera. Ia dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (30/4/2021).

Tiga hari pasca pelantikan, Lydia bertandang ke Kantor Pos Kupang, Jl RW Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kota Kupang. Lydia tampil dalam acara Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Update Jadwal MotoGP 2021, Rossi Memble di 4 Balapan, 2 Faktor Ini Penyebabnya, Apa?

Baca juga: Jalan Penghubung Dua Kelurahan Belum Diperbaiki

Dipandu jurnalis Pos Kupang Intan Nuka, Lydia berbicara tentang kebijakan anggaran bersumber dari APBN yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi NTT pada masa pandemi Covid-19. Lydia juga menyentil kerja sama antarlembaga, termasuk pemerintah daerah. Berikut ini petikan wawancara:

Bagaimana Anda melihat kondisi APBN untuk NTT, termasuk upaya pemda mengoptimalkan penyaluran semua dana yang digelontorkan pemerintah pusat?

Kalau melihat kondisi APBN untuk NTT, pendapatan negara yang bisa dikumpulkan pada tahun 2021 ini memang masih sangat sedikit dari targetnya, atau masih 2 persen.

Tapi 2 persen itu tumbuh dibanding tahun lalu. Jadi, artinya sudah ada kondisi pembalikan dari tahun 2020 yang kita masih sangat ketat menerapkan PSBB dan sebagainya.

Saat ini kondisi APBN kami dapatkan di 2021 itu membaik. Nah, bagaimana dengan kondisi belanja negara? Kondisi belanja negara di Triwulan I itu tumbuh sampai dengan 62 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca juga: Sebelas Dokter Dilantik, Undana Inisiasi Buka Program Dokter Spesialis

Baca juga: Robert Simbolon Minta Ubah Stigma Tertinggal Menuju Daerah Maju

Ketika kita belanja, bahwa dipostur APBN itu ada belanja pemerintah pusat yaitu kementerian/lembaga dan ada belanja transfer ke daerah dan dana desa.

Anggaran belanja ini dikelola oleh instasi apa?

Belanja pemerintah pusat kementerian/lembaga inilah yang dikelola oleh satuan kerja vertikal yang ada di seluruh NTT. Contohnya Kepolisian, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Kejaksaan, Pengadilan, Universitas dan masih banyak lagi. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa itulah yang merupakan belanja transfer yang kemudian dituangkan didalam APBD.

Bagaimana dengan pemerintah daerah?

Kalau Triwulan I, APBN pemerintah pusat itu sangat positif. Artinya kita melihat disitu bahwa ekonomi tumbuh karena belanja pemerintah juga tumbuh. Realisasinya pada Triwulan I itu luar biasa mencapai 20,39 persen dari target 15 persen.

Kalau transfer ke daerah dan dana desa?