Ada Dana Bantuan Badai Siklon Seroja Melalui Rekening Posko Tanggap Darurat Pemprov NTT Rp 4 M

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dana bantuan badai siklon Seroja yang disalurkan melalui rekening milik posko tanggap darurat pemprov NTT, hingga hari ini telah terkumpul sebanyak Rp 4 miliar lebih, belum disalurkan ke masyarakat korban bencana. 

Karo Humas pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marius Ardu Jelamu mengatakan dana bantuan yang terkumpul untuk korban bencana di provinsi itu mencapai Rp 4 miliar lebih itu dikumpulkan sejak pembukaan rekening pasca badai Seroja beberapa waktu lalu hingga masa tanggap darurat selesai. 

"Terkait dengan bantuan dana, sampai saat ini berjumlah 4 miliar lebih. Ini masih ada di bank, belum kita salurkan," kata Marius kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT, Kamis 29 April 2021. 

Pemanfaatan dan penggunaan dana 4 miliar lebih itu, kata Marius, bergantung pada hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

"Audit dari inspektorat. Biasanya dana bantuan ini, bagaimana cara peruntukannya. Nanti setelah kita dapat rekomendasi dari BPKP baru kemudian kita menyalurkan," sebutnya. 

Diterangkannya, kegunaan donasi sebesar 4 miliar ini akan diperuntukan bagi fasilitas pendidikan, rumah, maupun fasilitas kesehatan. Namun, hal tersebut belum dapat ia pastikan dikarenkan masih menunggu rekomendasi BPKP. 

Marius meyakinkan, pihaknya akan menjaga transparansi pengggunaan keuangan dan berbagai bentuk bantuan yang masuk melalui posko tanggap darurat. 

"Semua logistik yang masuk di posko tanggap darurat, itu kita catat semua. Begitu juga dengan yang menerima disana, itu ada berita acaranya semua. Sehingga alur bantuan itu, betul-betul obyektif mungkin," tandasnya. 

Terkait dengan keterlambatan dan juga pengeluhan masyarakat penyaluran bantuan, menurutnya, saat ini fokus utama pihaknya masih menyalurkan logistik sebagai langkah awal sebelum penyaluran bantuan lain. 

Marius juga mengatakan, BNPB telah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat. Bantuan DTH secara provinisi sebesar 7,4 miliar. 

Ia berharap bagi kabupaten-kabupaten yang belum mamasukan data korban bencana, agar segera dimasukan. 

"Deadlinenya besok, tidak kompromi lagi. Semua data kerusakan rumah, rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, besok semua data itu kami terima, "ujarnya

"Kalau lewat dari itu, tentu kita tidak memrosesnya. Bapak Gubernur sudah menegaskan, silahkan Bupati yang terlambat mengirim itu, silahkan ambil dari APBD II sendiri untuk membantu masyarakat," sambungnya. 

Diungkapkannya, saat ini posko tanggap darurat melakukan evaluasi untuk menilai masa tanggap darurat yang akan berkahir pada tanggal 5 Mei 2021 mendatang. 

"Yang terdampak itu 21 kabupaten ya, di luar Sumba Barat Daya. Sejauh ini sudah ada 13 atau 14 kabupaten yang masukan data," pungkasnya. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)