Menhan Prabowo Jadi Sasaran Tembak Peristiwa KRI Nanggala 402, Jokowi Diminta Evaluasi Kinerjanya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pasca peristiwa KRI Nanggala yang dinyatakan tenggelam setelah sebelumnya mengalami hilang kontak, kini pemrintah diminta mengevaluasi kinerja para pihak terkait. 

Tak luput, Menhan Prabowo juga menjadi sasaran tembak atas peristiwa yang dialami KRI Nanggala 402,  hingga Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi kinerja salah satu mentrinya itu. 

Mabes TNI menyatakan, kapal selam KRI Nanggala-402 telah tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu 24 April 2021 sore.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur di perairan Bali.

Terkait ini, Pemerintah diminta mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Adalah Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino yang mengusulkan hal itu. Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menhan Prabowo Subianto.

Dia beralasan, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menhan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut.

Baca juga: Pendidikan 53 Putra dan Putri Awak KRI Nanggala-402 Dijamin Oleh Negara Hingga Jenjang Sarjana

Baca juga: TEGAR! Istri Kolonel Harry Setyawan Keliling Kuatkan Para Istri Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402

Hal ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan.

Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.

“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan," kata Arjuna dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Arjuna menyatakan Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun.

Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.

Dia menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, dimana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.

TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.

“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia.