Komisi V DPRD NTT Minta Dinas Pendidikan NTT Penuhi Hak Guru dan Tenaga Kependidikan
meminta agar hak hak pahlawan tanpa tanda jasa itu secepatnya dipenuhi sesuai dengan syarat yang ditetapkan.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Komisi V DPRD NTT Minta Dinas Pendidikan NTT Penuhi Hak Guru dan Tenaga Kependidikan
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komisi V DPRD NTT meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk memenuhi hak guru dan tenaga kependidikan di Provinsi NTT. Wakil rakyat di komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu meminta agar hak hak pahlawan tanpa tanda jasa itu secepatnya dipenuhi sesuai dengan syarat yang ditetapkan.
Demikian salah satu poin yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD NTT bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang berlangsung pada Senin 26 April 2021 malam.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Huhu Takandewa mengatakan pihaknya meminta agar pemenuhan hak hak para guru dan tenaga Kependidikan agar tidak dibiarkan berlarut larut dan terkatung katung.
Selain poin itu, kata Yunus Takandewa, Komisi V juga meminta pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera dilakukan konsolidasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap fasilitas tersebut pendidikan yang rusak akibat dampak Seroja.
Baca juga: Komisi V DPRD NTT Sidak Gudang Logistik BPBD Pastikan Bantuan Tersalurkan Baik, Ini Suasana Sidak
"Dampak badai seroja telah menimbulkan banyak kerusakan fasilitas pendidikan. Data sementara terdapat 398 unit sekolah dinyatakan rusak yang terdiri dari SMA/SMK/SLB, SMP, SD, PAUD/ TK/KB," kata Yunus Takandewa.
Terkait vaksinasi bagi para guru dan tenaga kependidikan, Komisi V DPRD NTT meminta agar dapat dilakukan percepatan proses vaksinasi. Hal itu diperlukan guna memutus rantai penyebaran coronavirus di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan.
Komisi V DPRD NTT juga meminta agar proses pelaksanaan ujian dilakukan dengan baik dan mengharapkan penerimaan peserta didik baru agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Baca juga: Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dan Ketua DPRD NTT Serahkan Bantuan Korban Bencana di Takari Kupang
Persiapan pembelajaran dengan metode tatap muka terbatas, diharapkan agar tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. "Perlu kehati-hatian bagi daerah zona merah agar melindungi tenaga kependidikan dan siswa dari kepungan penyebaran covid 19," pungkas Yunus Takandewa. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )
