Breaking News:

Bank NTT Genjot Modal Inti Rp 3 Triliun

Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT atau Bank NTT bersama para Pemegang saham

POS-KUPANG.COM/INTAN NUKA
Penyerahan donasi Rp1,5 miliar dari Bank NTT Peduli untuk korban bencana alam di NTT melalui Pemerintah Provinsi NTT. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama Bank NTT Hary Alex Riwu Kaho dan Kepala OJK NTT Robert HP Sianipar kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Senin (26/4/2021) siang. 

POS-KUPANG.COM - KUPANG -Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT atau Bank NTT bersama para Pemegang saham berupaya memenuhi modal inti sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2024.

Upaya tersebut untuk menindaklanjuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini modal inti Bank NTT sebesar Rp 1,7 triliun, masih kurang Rp 1,3 triliun.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tahun buku 2020 yang digelar Kantor Gubernur NTT, Senin (26/4/2021). RUPS yang dipimpin Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mewakili pemerintah provinsi selaku pemegang saham pengendali, dihadiri para kepala daerah sebagai pemegang saham; Direksi dan Komisaris Bank NTT.

Gubernur Viktor mengatakan laporan dan seluruh perencanaan kinerja dari tahun buku 2020 telah disetujui pemegang saham. Namun, perlu memperkuat beberapa hal, antara lain persiapan untuk mengikuti aturan OJK yang mengharuskan modal inti BPD sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2024.

Baca juga: Partai Golkar Doakan Korban Musibah KRI Nanggala 402

Baca juga: Malaysia Serukan Salat Ghaib Mendoakan Awak KRI Nanggala 402, Gus AMI Bilang: Mereka Prajurit Sejati

"Kami dorong semua pemegang saham untuk melakukannya, dan dibuka ruang juga bagi pihak ketiga untuk terlibat," kata Gubernur Viktor saat ditemui di Lobi Lantai II Kantor Gubernur NTT, seusai RUPS.

Mengenai partisipasi investor, Direktur Utama Bank NTT Hary Alex Riwu Kaho mengatakan, akan membangun komunikasi apabila komitmen-komitmen telah dipenuhi oleh pemegang saham.

Menurutnya, peraturan OJK dibuat agar bank dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait kredit yang terestrukturisasi saat ini.

"Tapi, langkah-langkah untuk mencari tahu, menginventarisir siapa-siapa sedang kita lakukan," katanya.

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur di antaranya mengenai ketentuan modal inti minimun Rp 3 triliun untuk BPD dengan tenggat waktu 31 Desember 2024.

Baca juga: Promo McDonalds Selasa 27 April 2021, Paket Hemat Berempat, 4 Nasi + 4 Ayam + 4 Teh Botol Rp 95.455

Baca juga: REAL MADRID Vs CHELSEA: Senjata Pamungkas Zidane

Kepala OJK NTT, Robert HP Sianipar mengatakan, ada satu dari empat pilar yang dibahas dalam Roadmap Pengembangan Perbankan 2021-2025, yakni Penguatan Ketahanan Perbankan dan Struktur Permodalan.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved