Baru Tujuh Kabupaten Mengirim Data Validasi Kerusakan Bencana Alam NTT ke BNPB 

Baru Tujuh Kabupaten Mengirim Data Validasi Kerusakan Bencana Alam NTT ke BNPB 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memberi waktu tiga hari kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk memperbaiki atau melakukan validasi data terkait kerusakan akibat bencana di wilayah masing masing sejak Minggu, 11 April 2021 malam. 

Validasi data itu akan diserahkan kepada BNPB untuk melakukan proses intervensi bantuan perbaikan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum serta relokasi pasca bencana. 

Hingga Jumat, 16 April 2021 sore, baru tujuh kabupaten/kota yang menyerahkan data penerima bantuan tersebut kepada pihak BNPB dan ditembuskan kepada Pemprov NTT melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja NTT. 

"Sampai sore ini, baru tujuh kabupaten kota yang menyerahkan data kerusakan yang riil kerusakan dengan melampirkan data by name by address disertai nomor KTP dan KK," ujar Jubir Satgas Tanggap Darurat Bencana NTT, Ardu Jelamu Marius saat rapat koordinasi si Posko pada Jumat sore. 

Baca juga: Pacu Petani Tanam Jagung, Gubernur NTT Janji Bangun Pakan Ternak di Sumba Tengah

Ketujuh kabupaten itu terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Lembata, Malaka, Ende dan Belu. 

Sementara itu, Ardu Jelamu menyebut, berdasarkan informasi yang diterima dari pusat data Posko Tanggap darurat bencana NTT, kabupaten yang belum mengirim data ke BNPB hingga Jumat terdiri dari Kabupaten TTU, TTS, Rote Ndao, Sumba Timur, Flotim, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Nagekeo, Ngada dan Alor.

Karena itu, pihaknya meminta perhatian serius para kepala daerah untuk mengirimkan data tersebut secepatnya.

"Kiranya ini menjadi perhatian kita semua, bapak-bapak bupati untuk secepatnya mengirimkan data yang diminta oleh BNPB," tegas Ardu Jelamu. 

Terkait mekanisme penyaluran bantuan dana perbaikan rumah, Ardu Jelamu menjelaskan, untuk dana perbaikan rumah rusak berat senilai Rp 50 juta akan langsung dikonversikan dengan pembangunan rumah oleh pihak ketiga atas koordinasi BNPB.

Baca juga: Penegasan Gubernur NTT di Sabu Raijua: Pasca Bencana, Program Pembangunan Harus Tetap Dilaksanakan

Sementara untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan, pihak BNPB akan berkoordinasi dengan PUPR untuk melakukan verifikasi lapangan. 

"Kemudian yang Rp. 25 juta dan Rp. 10 juta akan diverifikasi oleh tim PUPR. Mereka akan memvalidasi keadaan rumah itu, apakah rusak ringan atau rusak sedang," ujar Ardu Jelamu. 

Dalam desain BNPB, kerusakan 70 persen masuk dalam kategori rusak berat, sementara kerusakan antara 30-70 persen masuk dalam kategori rusak sedang dan kerusakan di bawah 39 persen masuk dalam kategori rusak ringan. 

Karena itu, pemerintah berharap agar pemerintah kabupaten segera mengirim data agar dapat dilakukan proses eksekusi terhadap bantuan itu.  

"Kami harapkan bapak bupati segera mengirim data by name by name by address dan nomor KTP serta Nomor KK. Bupati harus menetapkan data (penerima) dalam surat keputusan bupati dan walikota," kata  Jelamu. 

Baca juga: Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Beri Apresiasi PLN UPW NTT

Ia mengatakan, Tim BNPB dan Kementerian PUPR dari Jakarta akan turun untuk melakukan pengecekan dan validasi data. Bagi warga yang telah memperbaiki sendiri kerusakan rumah, maka diharapkan untuk menyertakan foto atau gambar kondisi rumah yang rusak akibat bencana. 

"Nanti divalidasi lagi. Yang sudah perbaiki akan diganti (di reimburse)," kata dia. 

Perwakilan BNPB, Hasanudin mengatakan, pihak BNPB akan menghitung atau mengintervensi bantuan berdasarkan data valid yakni data KTP, KK dan NIK.

"Hitungan kita rumah rusak berat dan rusak ringan berdasarkan KTP, KK dan NIK, " kata dia saat rapat koordinasi di Posko Tanggap Darurat bencana NTT.. 

Ia mencontohkan, warga yang tinggal di Pulau Kera mengalami kerusakan rumah bahkan perahu untuk melaut. Namun hal tersebut terkendala data dan identitas Kependudukan mereka. Karena itu, ia meminta perhatian pemerintah terkait persoalan itu. 

Baca juga: Gubernur NTT Bentuk Satgas Tanggap Darurat Bencana Siklon Seroja, Ini Nomor Kontak Bantuan Logistik

"Di pulau Kera, banyak kerusakan ringan dan berat termasuk banyak perahu mereka hancur. Tetapi disana tidak ada KK, KTP dan NIK. Itu harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, " ujar dia  

Sehari sebelumnya, Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi mengatakan, data kerusakan dan calon penerima bantuan itu akan dibawa ke Jakarta pada Senin mendatang. Sabtu, kata Josef Nae Soi, menjadi hari terakhir verifikasi oleh tim di lapangan. 

Selama tentang waktu Kamis hingga Sabtu, tim verifikasi lapangan akan melakukan pengecekan terkait laporan pemerintah dan kondisi lapangan. Harapannya, verifikasi itu membantu agar data tidak "bolak-balik" Jakarta- NTT. 

"Hari Sabtu ini terakhir. Senin kami kirim ke sana (BNPB). Di sini kami recheck lagi, besok dan lusa kita verifikasi, supaya jangan sampai bolak balik," beber Wagub Josef Nae Soi ketika ditanya wartawan. 

Relokasi 

Terkait relokasi, Wagub Josef Nae Soi menyebut kabupaten Lembata, Flores Timur dan Alor sudah siap untuk melakukan relokasi warga. Sementara Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, kata Wagub Josef Nae Soi, meski sudah menyatakan kesiapannya namun belum dipastikan tempat dan luas lokasi relokasi. 

"Kesulitan kita, masyarakat masih tarik ulur karena ada latar belakang sejarah budaya. Karena itu kemarin saat ke Alor, kita minta ibu Ketua Sinode untuk ikut dan memberi konseling kepada masyarakat," pungkas Wagub Josef Nae Soi. 

Satgas Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja NTT mencatat 29 kabupaten dan Kota Kupang terkena dampak bencana siklon tropis Seroja. Bencana juga menyebabkan 181 warga meninggal dunia, 47 warga hilang dan 225 warga lainnya luka luka hingga Jumat 16 April  sore. 

Baca juga: Wagub NTT, Josef Adrianus Nae Soi Pastikan Relokasi Warga Pasca Bencana di Kabupaten Lembata

Sementara itu, sebanyak 1.023 KK (4.182 orang) yang masih bertahan di Posko Penampungan dan 6.276 KK (43.425 orang) yang mengungsi di luar posko diantaranya di rumah keluarga. Jumlah itu berkurang dari data awal jumlah pengungsi sebanyak 7.825. kK (58.914 orang). Bencana juga menyebabkan sedikitnya 127.414 KK (448.525 orang) terdampak. 

Rumah warga yang rusak berat mencapai 14.882 unit, rusak sedang mencapai 12.865 unit dan rusak ringan mencapai 43.069 unit dengan total 70.796 unit rumah terdampak. Bencana juga menyebabkan 2.297 fasilitas publik rusak baik itu fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas agama dan fasilitas umum lain. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)