Breaking News:

Salinan Putusan Elektronik Bisa Diambil Tanpa Datang Ke Kantor Pengadilan Agama Bajawa

Salinan Putusan Elektronik Bisa Diambil Tanpa Datang Ke Kantor Pengadilan Agama Bajawa

ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Ketua Pengadilan Agama Bajawa, Doni Burhan Efendi 

Salinan Putusan Elektronik Bisa Diambil Tanpa Datang Ke Kantor Pengadilan Agama Bajawa

POS-KUPANG.COM | BAJAWA-Kemajuan teknologi memberikan pengaruh besar di pengadilan. Teknologi yang berjalan cepat telah melahirkan kebijakan peradilan elektronik. Lahirnya peradilan elektronik melahirkan kebiasaan baru pada layanan di pengadilan. Salah satunya adalah pengambilan salinan putusan dari proses manual ke proses digital.

Genderang elektronisasi peradilan mungkin baru terdengar tabuhannya di tahun 2008 silam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi salah satu suara genderang yang terdengar di ruang-ruang hukum publik tanah air. Bagaimana tidak, lewat Undang-Undang inilah, informasi atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.

Dunia hukum sedang berevolusi. Bahkan bisa disebut berubah secara radikal, oleh teknologi. Di tengah melesatnya kemajuan teknologi, Mahkamah Agung berusaha turut berpartisipasi. Tidak mau tertinggal dengan keadaan. Ini dibuktikan pada tahun 2018, Mahkamah Agung melakukan lompatan besar. Membuka kran lebar-lebar pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan perkara.

Baca juga: Sebelum Bertugas di NTT, Kepala BNN Rote Ndao Menerima Berkat dari Tokoh-Tokoh Agama

Baca juga: Ini Pemicu Kepala BPBD Dicopot dari Jabatannya Oleh Gubernur NTT, Simak Info

Meja kerja peradilan pun kemudian menjadi tidak asing dengan proses penegakan hukum yang melibatkan teknis-teknis elektronik berbasis teknologi informasi. Bukan sekadar alat bukti elektronik yang kemudian diakomodasi oleh lembaga peradilan. Karena satu dasawarsa setelah terbit Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lakon dan ikon utama kekuasaan kehakiman, menerbitkan peraturan mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, menjadi bukti kongkret tentang kesungguhan para pemangku kebijakan di Mahkamah Agung RI untuk melakukan modernisasi sistem peradilan. Perma ini pun kemudian dikenal sebagai cikal bakal the electronic justice system atau e-court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. Di dalamnya, terdapat banyak penyesuaian teknis administrasi dan persidangan perkara yang sudah barang tentu berbasis elektronik. Mulai dari e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), hingga e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

Baca juga: Krisdayanti Bagi Kabar Tak Sedap, Raul Lemos Kini Tak Bisa ke Jakarta Gegera Derita Ini, Sakit Apa?

Baca juga: Promo Indomaret Besok Jumat 9 April 2021, Susu Morinaga 400gr Cuma Rp 129 ribuan, Beli 2 Lebih Hemat

Tidak cukup sampai di situ, karena hanya berselang satu tahun, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2019, Mahkamah Agung RI melakukan optimalisasi sistem peradilan elektronik dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini pun mencabut Perma sebelumnya karena dinilai belum sempurna dan belum optimal dalam melakukan penetrasi elektronik ke jantung teknis persidangan. Lewat Perma baru ini, Mahkamah Agung RI mengenalkan pola dan teknis persidangan elektronik yang disebut dengan e-litigation. Di dalamnya terdapat teknis jawab-menjawab hingga tahapan putusan yang berbasis elektronik.

Oleh karena basis administrasi perkara sudah dilakukan secara elektronik, maka pengambilan salinan putusan atau penetapan pun bisa dilakukan secara elektonik.

"Semua perkara yang didaftarkan secara elektonik termasuk perkara e-litigation, maka salinan putusan atau penetapannya, dapat diunduh di aplikasi E-court Mahkamah Agung RI" terang Ya'cub, Panitera Pengadilan Agama Bajawa melalui rilis yang diterima Pos Kupang, Kamis (8/4/2021).

Ya'cub menjelaskan, Mahkamah Agung beberapa waktu lalu sudah melakukan sosialisasi tanda tangan elektronik (e-signature) semua panitera pengadilan. Jadi, setiap salinan putusan yang diunduh melalui aplikasi web e-Court Mahkamah Agung RI, sudah disertai dengan tanda tangan elektonik dalam bentuk QR code. Dan salinan yang diunduh dari laman e-Court itu sudah merupakan salinan yang resmi.

Lebih lanjut, ia memaparkan, bahwa ada beberapa tahapan untuk memperoleh salinan putusan elektonik tersebut. Pertama, harus merupakan perkara e-Court atau e-Litigasi. Kedua, ketua majelis hakim harus sudah mengunggah salinan putusan dalam bentuk Portable Document Format (pdf), melakukan verifikasi terhadap salinan tersebut termasuk semua hakim anggota, baru kemudian diverifikasi oleh panitera. Ketiga, setelah menu salinan putusan elektronik muncul di e-Court, maka pihak yang akan mengunduh, harus membayar terlebih dahulu biaya PNBP dan Leges Panitera yang akan tersedia secara otomatis dengan virtual account di laman e-Court tersebut. Jumlahnya menyesuaikan banyaknya halaman salinan ditambah biaya leges.

"Tidak semua salinan putusan akan dapat diperoleh secara elektonik, hanya perkara e-Court dan e-Litigasi saja, itu pun jika semua tahapan tadi sudah dilakukan," tambah Doni Burhan Efendi, Ketua Pengadilan Agama Bajawa.

Saat ini semua perkara e-Court Pengadilan Agama Bajawa tersedia putusan elektonik. Masyarakat pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya melalui e-Court dapat mengunduh putusan elektronik melalui laman web e-Court Mahkamah Agung RI.

Dengan adanya salinan putusan elektronik ini, maka pihak berperkara tidak perlu membuang waktu untuk datang dan mengantre di Pengadilan Agama Bajawa, cukup membuka web browser dan membuka situs e-Court Mahkamah Agung RI https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, dan menuliskan nomor perkara yang sudah putus. Tentu dengan akun user yang sudah terdaftar. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Berita Kabupaten Ngada

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved