Wujudkan Pariwisata Labuan Bajo Berkelanjutan dan Mandiri, Ini yang Dilakukan BPOLBF

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Upaya membangun Pariwisata Labuan Bajo menuju pariwista berkelanjutan dan mandiri perlu melibatkan semua pihak terkait.

Tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores ( BPOLBF), yang diberi tugas oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf) untuk membantu memfasilitasi serta mengakselerasi kebutuhan Pariwisata Labuan Bajo.

Hal ini disampikan oleh Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina saat mengikuti Forum Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan di Flores, Lembata, Alor dan Bima (Floratama) bersama stakeholder terkait yang bertempat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Senin (29/3/2021)

Baca juga: Update Covid-19 Manggarai Barat : Lagi, 1 Pasien Positif Covid Meninggal Dunia

"Tentunya kami di sini sebagai Badan Otorita bertugas untuk memfasilitasi dan mengakselerasi sehingga terjadi kolaborasi yang lebih strategis dan juga lebih cepat dalam mencapai target-target kita menjadi pariwisata berkelanjutan yang mandiri," kata Shana Fatina dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Kamis (1/4/2021).

Direktur BPOLBF, Shana Fatina dalam kesempatan itu menyampaikan pernyataannya melalui aplikasi Zoom Meeting secara online.

Dukungan dari pemerintah pusat bagi keberlangsungan pariwisata Labuan Bajo tentu tidak akan berlangsung seterusnya, untuk itu dalam masa percepatan ini, Shana mengajak pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, pemerintah desa, para pelaku pariwisata, pelaku kuliner dan ekonomi kreatif, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bekerjasama, berkolaborasi serta membangun sinergitas guna mencapai target-target bersama dalam menjadikan pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan mandiri.

Baca juga: Akunitas Manggarai Barat Dapat Bantuan Alat Kerja UMKM dari PT Telkom Tbk, Ini Tujuannya

"Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat tentu tidak akan mensupport Labuan Bajo selamanya, maka kita di sini sebagai sektor riil harus sadar dan siap untuk mandiri sehingga, ketika nanti setelah selesai masa percepatan ini, kita sudah punya ekosistem pariwisata berkelanjutan yang sehat dan kompak, dan tentunya bisa mewujudkan pariwisata kelas dunia. Untuk itu mari kita bergandengan tangan, bersama-sama bekerja dengan berkolaborasi karena tentunya membangunan pariwisata bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk masyarakat Manggarai Barat," ujarnya.

Menuju Pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan mandiri tentu membutuhkan perhatian dari semua pihak.

Kolaborasi serta kerjasama yang dimaksud bertujuan mengatasi berbagai kendala yang muncul di berbagai sektor.

Dalam diskusi ini, beberapa kendala seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, sulitnya akses menuju desa potensi wisata, kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi pokdarwis di setiap desa serta keterbatasan jaringan internet dibahas bersama.

Perwakilan Politeknik El Bajo Commodus, Andi Iwan Iswanto berharap, pemerintah mampu mendorong serta mendukung generasi muda dalam mengembangkan minat mempelajari dunia kepariwisataan dengan baik.

"Bekerjasama dengan Swiss Contact, kami sudah menyusun indikator bagaimana desa ini sudah siap untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Sayangnya ada permasalahan akses serta atraksi yang belum dikembangkan ataupun belum diakui sebagai potensi. Selain itu SDM di desa wisata menurut saya belum siap menerima tamu, menjamu tamu, memandu tamu, hingga saran kami, kami berkomitmen secara pendidikan formal melalui ilmu, hanya minat anak-anak muda untuk memilih pariwista sebagai jalan hidup belum terlalu tinggi. Diharapkan ada stimulus minat untuk terus kuliah di bidang pariwisata. Hingga bidang ini bukan bidang yang tabu atau dianggap tidak menghasilkan," kata Andi Iwan Iswanto yang juga Wakil Direktur Politeknik El Bajo Commodus ini.

Sementara itu, Ketua Pokdarwis Golo Cucu, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Arkadius Yacob dalam diskusi mengungkapkan kendala buruknya akses menuju hampir semua desa wisata yang ada di wilayah Manggarai Barat.

"Kami sudah membentuk wadah pokdarwis secara swadaya dari masyarakat. Saat ini, kami sedang membuat perencanaan-perencanaan dari basis masyarakat. Dari sisi pokdarwis kami merasa perlu pendampingan mulai dari instansi terkait khususnya pemerintah. Karena terus terang, pokdarwis ini masih sangat minim dari berbagai aspek. Terutama dari aspek transportasi menuju desa, aspek sumber daya dan aspek permodalan," jelas Arkadius.

Sementara Itu, Koordinator Rencana Pengembangan Gereja Tua Rekas, Pater Yanuaris, SVD mengapresiasi terpilihya Gereja Tua Rekas sebagai destinasi wisata religi di Manggarai Barat.

Selain itu, Pater Yanuaris berharap BPOLBF, pemerintah maupun pihak-pihak terkait mampu memberikan bantuan berupa pendampingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok pengrajin yang telah dibentuk demi menyambut wisata religi Gereja Tua Rekas.

"Mulai tahun ini, gereja sudah membentuk kelompok untuk pengrajin, kendala ada pada pendampingan, pelatihan yang berkelanjutan. Kelompok ini sudah lama ada di desa, tidak hidup karena tidak dijaga kelangsungannya. Sudah mendapatkan pelatihan, tidak dikembangkan lalu kemudian mati begitu ada permintaan masyarakat tidak siap. Masalah ini perlu dijawab oleh semua pihak. BPOLBF kami harapkan membantu kami mendampingi kelompok-kelompok ini yang sudah mulai kami bentuk lagi di dalam lingkup gereja," tutur Pater Yanuaris.

Perwakilan Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formmapp Mabar), Aloysius Suhartim Karya berharap, kehadiran Labuan Bajo sebagai destinasi wisata prioritas harus mampu memberikan dampak yang merata bagi masyarakat Manggarai Barat.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan mandiri harus dapat diakomodir oleh pemangku kepentingan.

"Bagaimana cara kita ke depan untuk melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam pariwisata yang akan lebih masif. Saya usulkan dibentuk CBT (Community Based Tourism). Kerja sama dengan El Bajo University, dengan program ekowisata yang dimiliki mampu melahirkan ahli-ahli ekowisata yang bisa turut membantu mengembangkan, membentuk dan melahirkan pelaku pariwisata di kampung-kampung," jelas Aloysius.

Sementara itu, Ketua Yayasan PACEM, Pemberdayaan Kaum Difabel untuk Produksi UMKM, Yoseph Min Palem mengatakan, dalam forum diskusi kehadiran pariwisata Labuan Bajo diharapkan, mampu mengakomodir kaum difabel sehingga mampu mengambil bagian mewujudkan Pariwisata yang merata bagi semua kalangan.

"Kami selama ini melatih keterampilan anak-anak bisu tuli untuk membuat oleh-oleh khas Labuan Bajo, baik berupa manisan asam dan sticker dan anak-anak dengan bakat melukis lalu juga pembuatan pembalut cuci ulang yang ramah lingkungan. Kami membutuhkan pendampingan dan termasuk perijinan. Kami diberikan tempat di Batu Cermin dan tempat lainnya ntuk memasarkan hasil kreasi anak-anak," imbuh Yoseph Min Palem.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Mabar, Ignasisus Charles Angliwarman menilai, salah satu kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri UMKM dan kuliner adalah keterbatasan modal dan pemasaran.

Dalam kesempatan itu, Charles juga menyinggung terkait proses perijinan.

"Kendalanya, kita punya potensi secara umum tapi masyarakat tidak memiliki modal, sarpras (sarana prasarana), promosi dan pemasaran serta peningkatan kerja sama produk UMKM. Kami akan mencoba membantu mencarikan solusi, sembari proses perijinan juga dipercepat dan dipermudah bagi para pelaku usaha atau investor. Selain itu, dengan mayoritas masyarakat Mabar sebesar 60 persen pendidikan menengah ke bawah, kita berharap BPOLBF membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap masyarakaat desa untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki," pinta Charles.

Terkait proses perijinan yang dilihat masih menjadi salah satu kendala dalam berinvestasi, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Manggarai Barat, Teddy Barends menjelaskan pemerintah akan segera menghadirkan Mal Pelayanan Publik yang bertujuan memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus proses perijinan.

"Kita akan memberlakukan Mal Pelayanan Publik, hal ini untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perijinan. Nantinya semua informasi penyelenggara pelayanan menjadi ada di satu tempat. Kita berharap ini akan mempermudah dan mempersingkat proses perijinan. Semuanya diharapkan mampu memberikan kepastian berinvestasi," tuturnya.

Sementara itu Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi melalui Asisten II Setda Mabar Bagian Pembangunan, Martinus Ban berharap, sinergitas dari semua pihak yang dituangkan dalam diskusi Forum Floratama mampu mewujudkan Pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan Mandiri.

"Tentang pendampingan kita butuh bantuan dari BPOLBF. Hal-hal itu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Apa yang perlu kita intervensi, dukungan pemerintah desa apa, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat apa. Teman-teman BPOLBF yang direkomendasikan di rapat ini kita rumuskan untuk secepatnya ditindaklanjuti. Percepatan destinasi pariwisata premium penting untuk kita. BPOLBF perwakilan pemerintah pusat dan mereka mendampingi kegiatan percepatan Pariwisata di Manggarai Barat agar dibicarakan di pusat agar melibatkan semua kementrian terkait, soal akses jalan, listrik dan jaringan internet," kata Martinus Ban. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)

Berita Manggarai Barat