Breaking News:

DPC Demokrat Sabu Raijua Apresiasi Kemenkumham Dalam Menegakan Kebenaran

komitmen pemerintah untuk menegakkan kebenaran" urai ketua Badan Kehormatan DPRD kabupaten Sabu Raijua

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Frans Djara Liwe 

DPC Demokrat Sabu Raijua Apresiasi Kemenkumham Dalam Menegakan Kebenaran

POS-KUPANG.COM | KUPANG --  Polemik Partai Demokrat usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara pada bebrapa waktu lalu akhirnya menemui titik jelas, pasca kementrian hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, memutuskan menolak permohonan dari kubu KLB, Moeldoko cs, pada Rabu 31 Maret 2021.

Ketua DPC Demokrat kabupate Sabu Raijua, Frans Djara Liwe, menanggapi keputusan tersebut, mengatakan langkah yang telah diambil oleh pihak kemenkumham merupakan sebuah komitmen pemerintah menegakan kebenaran.

"Saya dan seluruh kader PD kabupaten sabu Raijua mengapresiasi bahwa apa yang telah di sahkan oleh kementerian hukum dan HAM adalah komitmen pemerintah untuk menegakkan kebenaran" urai ketua Badan Kehormatan DPRD kabupaten Sabu Raijua itu, Rabu 31 Maret 2021.

Baca juga: Ketua DPC Partai Demokrat TTS Masih Enggan Berkomentar Terkait Putusan Kemenhumham

Ia menegaskan, keputusan tersebut telah membuktikan bahwa kepengurusan partai Demokrat berada di kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil kongres ke V bulan Maret 2020 lalu.

Frans juga mengajak, agar semua kader Demokrat di NTT umumnya dan Sabu Raijua khususnya agar tetap solid untuk bersama di dalam partai Demokrat yang sah sesuai dengan hasil kongres ke V di Jakarta 2020.

Baca juga: Moeldoko ke Partai Demokrat KLB, KSP Sebut Otoritas Pribadi dan Tak Mau Bebani Presiden

Selain itu, ia menyampaikan ucapan terimakasih atas semua pihak yang telah bersama yang hingga hari ini terus bersama kepengurusan partai Demokrat yang sah.

"Selaku ketua fraksi Demokrat kabupaten sabu Raijua, sekretaris pak  Dominikus Dadi Lado dan anggota fraksi pak Amos Arnolus Kitu Radja, kami sampaiakan apresisasi dan terimkasih kepada kemenkumham" tandasnya.

Baca juga: Plong,AHY Lega,Kemenkumham Tolak Demokrat Moeldoko Cs,Putra SBY: Tak Ada Dualisme di Partai Demokrat

Diketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Menkumham menyatakan permohonan pihak KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun, ditolak, Rabu 31 Maret 2021.

Penolakan tersebut, karena pihak Moeldoko Cs dianggap gagal melengkapi berkas adminsitrasi yang dipersyaratkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan, salah satunya adalah tidak menyertakan Surat Mandat dari para Ketua DPD dan DPC, sebagai pemilik suara yang sah, kepada para peserta KLB yang hadir.  (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved