Sosiolog Undana Sebut Prostitusi Online di Kota Kupang Sudah Vulgar, Kontrol Lemah

Begini Kata Sosiolog Undana Terkait 'Lapak' Prostitusi Online di Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Prositusi online yang  memanfaatkan kecanggihan teknologi bukan sebuah masalah baru di publik dan berbagai wilayah yang telah menggunakan layanan media online.

Begitupun kota Kupang yang kini mulai terjerumus ke dalam kubangan bisnis untuk berhubungan intim ini.

Melihat fenomena ini, dosen universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang  Drs. Yos E. Jelahut, M.Si, hal tersebut terjadi akibat dari penutupan lokalisasi bernama Karang Dempel (KD), yang baginya penutupan tersebut tidak serta merta juga menutup bisnis ini, namun lebih kepada merubah modus operan.

"Itu seperti merubah modus dari terbuka ke tertutup itu. Ex dari sana, menurut saya ya berbuah modus itu" ujarnya, Kamis 25 Maret 2021.

Ia menerangkan, hasil penelusurannya di media online termakasud aplikasi michat yang sering digunakan sebagai layanan komunikasi, banyak pekerja yang begitu vulgar menawarkan 'jajanan' tersebut.

Hal ini bagi Yos, justru sangat dikhawatirkan dan menyebabkan modus pekerja akan berganti dari terselubung ke modus terbuka.

Secara sosiologis, ia menilai ada beberapa hal yang disebabkan hingga adanya praktek seperti ini.

Pertama, pada sektor pendidikan dan keterampilan yang terbatas dari pekerja, sedangkan tuntutan kehidupan justru semakin meningkat sehingga pekerja rela melakoni pekerjaan ini.

Di point yang kedua, lanjut Yos, ada pada lemahnya kontrol sosial dari pemerintah setempat.

"Saya jarang membaca berita pemerintah kota Kupang melakukan operasi atau razia di hotel-hotel, sementara sesungguhnya tidak susah, karena menurut saya sudah sangat terbuka. Sehingga untuk operasinya itu mudah sekali" jelas Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Undana ini.

Ia menyarankan agar pemerintah melalui dinas sosial kota Kupang  melakukan solusi lunak untuk melakukan pendataan, pembinaan dan pelatihan keterampilan dan penyiapan modal usaha serta memberi peluang usaha dan tetap melakukan pendampingan.

Secara logika, para pekerja menggantungkan penghasilan pada praktek ini, sehingga pemerintah sebisa mungkin merubah praktek ini agar para pekerja mendapat hasil dari pekerjaan lain yang lebih baik.

"Selama ini kan kita lihat peran pemerintah hanya memberikan bantuan modal usaha tanpa pelatihan, pembinaan dan pendampingan, nah setelah mereka terima uang itu bisa saja di gunakan untuk modal cari tempat lain lagi dengan pekerjaan yang lain lagi kan, mubazir namanya" tandasnya.

Terkait dengan alasan pekerja yang mengaku menjalankan pekerjaan tersebut karena depresi dengan kehidupan keluarga atau faktor ekonomi, menurut Yos hal tersebut perlu ditelusuri kebenarannya.