Daftar 14 Provinsi yang Mulai Sekolah Tatap Muka , Dilakukan Dalam 5 Tahap, NTT?

Daftar 14 Provinsi yang Mulai Sekolah Tatap Muka , Dilakukan Dalam 5 Tahap, NTT?

POS KUPANG.COM -- Sudah setahun lebih para siswa dan orangtua menjalani sekolah online dari rumah.
Hal ini terkait dengan pendemi virus corona yang juga dialami di Indonesia

Penerapan sekolah online sangat dikeluhkan orangtua dan para siswa seba proses belajar yang tidak maksimal, orantua yan mengeluhkan harus membagi waktu mengajarkan anak-anak hingga pekerjaan lainnya terbengkalai.

Selain itu anak-anak tidak ke sekolah tapi tetap harus membayar uang sekolah dan banyak siswa yang tidak bisa belajar karena tidak memiliki fasilitan handphone yang bisa digunakan untuk internet serta masih banyak keluhan lain

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pelaksanaan pembukaan sekolah tatap muka di 14 provinsi harus dipersiapkan secara bertahap.
Tahapan itu juga sesuai dengan prinsip pembukaan sektor sosial ekonomi untuk masyarakat yang produktif dan aman Covid-19.

"Secara prinsip ada lima tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pembukaan sektor pendidikan. Yang pertama adalah tahapan prakondisi," ujar Wiku dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/3/2021).

Secara sederhana, kata dia, tahapan pertama ini dapat dipahami sebagai pemberlakuan kebiasaan baru.

Pemerintah berusaha menjamin proses adaptasi berjalan dengan baik melalui fasilitas dan sarana pendukung protokol kesehatan untuk memudahkan masyarakat. Kedua, adalah timing atau proses dalam menentukan waktu yang tepat.

Wiku menyebut tahapan ini mengacu kepada data epidemiologi, kesiapan institusi pendidikan dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Ketiga, adalah tahapan penentuan prioritas.

Tahapan ini dilakukan dengan simulasi pembukaan oleh institusi percontohan terlebih dulu. "Ini sebagai bahan pembelajaran bagi institusi lain untuk dapat diperluas cakupannya secara bertahap," ungkap Wiku.

"Pastikan simulasi dilakukan oleh semua elemen yang mencakup setiap aspek kegiatan belajar, baik dari berangkat sampai dengan pulang ke rumah. Karena peluang penularan bisa terjadi di mana saja," jelasnya.

Wiku pun mengingatkan bahwa nantinya transparansi operasional institusi percontohan pendidikan bisa menjadi bahan bagi institusi pendidikan lain bahkan kebijakan daerah maupun nasional. Keempat adalah tahapan koordinasi pusat dan daerah, yang diimplementasikan secara timbal balik.

Menurut Wiku, antara pemerintah pusat dengan daerah, yakni dinas kesehatan, dinas pendidikan, institusi pendidikan serta orangtua murid.

"Koordinasi yang baik adalah kunci identifikasi masalah sedini mungkin agar dapat dicarikan solusinya dengan gotong-royong anggota masyarakat maupun pemerintah," ungkapnya.

Kelima adalah tahapan monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi berdasarkan skenario dengan prinsip kebijakan gas dan rem.