Wagub NTT : Tolong Pemerintah Pusat Jangan Mengimpor Garam
Kami memiliki garam yang sangat potensial sehingga kami meminta juga kepada Pemerintah Pusat, begitu kami sudah menyiapkan garam
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Wagub NTT : Tolong Pemerintah Pusat Jangan Mengimpor Garam
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjamin mampu menghasilkan (memproduksi) garam 1 juta ton setiap tahun. Karena itu, pemerintah provinsi meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan impor garam.
Berbicara dalam pembukaan (FGD) Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi NTT yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu 24 Maret 2021 pagi, Wakil Gubernur NTT Josef Adrianus Nae Soi menegaskan bahwa, garam merupakan salah satu kekayaan daerah yang potensial dan dapat menjadi sumber peningkatan pendapat asli daerah (PAD).
Karena itu, Wagub Josef Nae Soi meminta pemerintah pusat untuk "mengambil" garam dari NTT untuk memenuhi kebutuhan nasional.
"Kami memiliki garam yang sangat potensial sehingga kami meminta juga kepada Pemerintah Pusat, begitu kami sudah menyiapkan garam, tolong Pemerintah Pusat jangan mengimpor garam dari luar tetapi impor lah dari Nusa Tenggara Timur," ujar Wagub Josef Nae Soi.
Petani garam di NTT, jelas Wagub Josef Nae Soi, memproduksi garam dalam jumlah besar. Sayangnya, hasil produksi garam dalam negeri ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah pusat.
"Sekarang petani garam banyak sekali punya garam, namun masih belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat," kata dia.
Wagub Josef Nae Soi juga menegaskan, NTT mampu memproduksi garam hingga 1 juta ton per tahun.
"Kami mampu 1 juta ton, NTT mampu untuk menyiapkan itu. Tapi harus ada jaminan pemerintah pusat tidak impor dari sydney tapi dari NTT," tegas Wagub Nae Soi.
Selain garam, tegas Wagub Josef Nae Soi, NTT juga memiliki potensi berupa kekayaan laut serta pariwisata. Karena itu, Pemerintah Provinsi mengharapkan adanya Undang Undang Provinsi Kepulauan agar dapat mengoptimalkan kekayaan laut NTT.
"Kami memiliki kekayaan laut yaitu ikan, sehingga kami harapkan adanya undang-undang tentang Provinsi Kepulauan sehingga kekayaan laut kami dapat dimanfaatkan dengan baik," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan ekspor tenaga kerja berkompeten secara terbatas untuk memperkuat ketahanan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah akan mengirimkan tenaga kerja NTT ke Eropa maupun ke Jepang, untuk magang selama 2 tahun dan akan kembali ke NTT dengan pendapatan sepertiganya untuk kebutuhan hidup dan dua pertiga untuk NTT.
Baca juga: Viktor Berharap Tahun ini 100 Ribu Ton Kebutuhan Garam Nasional Disuplai dari Provinsi NTT
Baca juga: Plh. Bupati Sabu Raijua Minta Pemerintah Segera Cabut Kebijakan Impor Garam
Baca juga: Pandemi Covid Penyebab Produksi Garam Nunkurus di Kabupaten Kupang Terhenti
Baca juga: Pekerja Penghasil Garam di Desa Nunkurus di Upah 5% Oleh Perusahaan
"Sehingga mereka kembali untuk memperkuat ketahanan di wilayah NTT," kata dia. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )
