Plh. Bupati Sabu Raijua Minta Pemerintah Segera Cabut Kebijakan Impor Garam

Plh. Bupati Sabu Raijua Minta Pemerintah Segera Cabut Kebijakan Impor Garam

POS-KUPANG.COM|KUPANG- Pelaksana harian (Plh) Bupati Sabu Raijua, Septe Bule Logo meminta pemerintah pusat segera mencabut kebijakan impor garam dari negara lain. Pasalnya, garam industri yang dihasilkan petani garam di wilayah itu sangat tinggi. 

Menurut dia, akibat kebijakan impor dari pemerintah, 20-an ribu ton garam yang diproduksi petani lokal kini mubazir. 

"Kita punya stok garam 20-an ribu ready, karena kita mengalami kesulitan pemasaran. Memang ada juga yang dijual ke Kota Kupang, sebagian di pulau Jawa tapi tidak banyak, jumlahnya sedikit. Karena mubazir di gudang, petani lebih mengolahnya jadi garam makan/yodium," ujarnya kepada wartawan, Senin (22/3/2021). 

Ia berharap ada intervensi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar menghentikan impor dan memanfaatkan garam industri lokal.

"Seharunya kita memanfaatkan garam yang ada, tidak perlu impor. Aktivitas produksi garam industri di Sabu Raijua sangat tinggi," katanya. 

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sabu Raijua, Lagabus Pian mengatakan, sejak kebijakan impor garam 2018 lalu, petani di Sabu Raijua kesulitan memasarkan produksi garamnya. 

"Di dalam gudang maupun di luar gudang, masih sangat banyak. Kita terus menghubungi para pembeli tapi mereka memilih garam impor, karena harga murah. Sejak kebijakan impor, pembeli sepi, kita kalah saing harga," katanya.

Ia menyayangkan kebijakan impor dengan alasan kurangnya produksi garam di Indonesia, karena menurut dia, stok garam industri di NTT khususnya di kabupaten Sabu Raijua masih sangat besar.

Selain tingkat produksi besar, kata dia, kualitas garam yang dihasilkan petani di Sabu Raijua tidak kalah saing kualitas, karena sudah memenuhi syarat garam industri. 

Menurut dia, kebijakan impor itu akan berdampak pada pengembangan garam secara menyeluruh di Indonesia. Karena, disaat petani berupaya memproduksi garam sesuai target industri, namun tidak ada pembeli. 

Baca juga: Pandemi Covid Penyebab Produksi Garam Nunkurus di Kabupaten Kupang Terhenti

"Sangat disayangkan, kebijakan impor dengan alasan produksi kurang, tapi di NTT malah stok industri besar. Kalau mau cari kualitas nomor satu dengan kadar NaCl 97 persen, kita juga produksi dengan kualitas sesuai kemauan industri. Disatu sisi, biaya produksi tinggi tapi tidak dibeli, pemerintah malah impor dari luar dan tidak perhatian produksi garam di daerah," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)