Indeks Kemandirian Fiskal NTT Baru 0.3

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Umum Kadin NTT, Abraham Paul Liyanto mengatakan indeks kemandirian fiskal NTT baru mencapai angka 0.3.

Hal ini diungkapkan dalam Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang "Sertifikasi Kompetensi MoU Provinsi NTT dan Jatim" pada Rabu (24/03/2021).

Anggota DPD RI asal NTT ini menjelaskan, indeks kemandirian fiskal adalah suatu penghasilan dari daerah dengan mengukur kemampuan fiskal daerah tersebut. 

Indeks 0.00 sampai 0.25 artinya belum mandiri, kemudian 0.25 sampai 0.5 menuju mandiri, 0.50 sampai 0.75 mandiri dan 0.75 sampai 1 sangat mandiri.

"Bagaimana dengan NTT? Kalau menurut standar itu NTT baru 0.3, jadi kita ini masih belum mandiri, menuju mandiripun juga belum," kata Paul. 

Diharapkan dengan otonomi daerah dan globalisasi, potensi - potensi yang ada di semua provinsi fiskalnya harus mandiri sehingga pemerintah hanya sebagai mentor untuk bisa mengatur sirkulasi keuangan.

"Bagaimana kita, pemerintah daerah dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada kita melatih sumber daya manusia (SDM) kita untuk menuju ke yang disebut indeks kemandirian fiskal," jelasnya. 

Paling tidak, lanjut dia, semua kabupaten dalam hal ini Bupati, mesti tahu bahwa kita punya tugas bagaimana memanage ini supaya mencapai kemandirian, karena jika seluruh desa SDMnya bagus, maka SDA di daerah bisa dikelola dan bisa mandiri.

Menurut Paul, dengan angka 0.3 tersebut, tidak ada yang salah dengan NTT. Yang salah adalah sistem ketatanegaraan yang dari zaman orde lama sampai orde baru yang namanya sentralisasi. 

"Kita baru otonomi daerah kan? Kita otonomi daerah, kebijakan - kebijakan Keuangan dari pemerintah sudah cukup baik tetapi SDM kita belum siap, berarti kita perlu sertifikasi," kata Paul.

"Sentralisasi tidak menguntungkan makanya kita tidak maju - maju. Ini sudah 75 tahun merdeka masih tertinggal, terluar, termiskin," lanjutnya.

Baca juga: Ketua DPD RI La Nyalla Sambangi Kampus UCB Kupang, Begini Suasananya

Dia menjelaskan, yang salah adalah manajemen dan sistem, bukan salah Presiden A, B, C, atau Gubernur A, B, C.

Karena infrastruktur tersentralisasi di pusat, NTT masih jauh jika dibandingkan dengan Jawa Timur. 
Untuk infrastruktur sendiri, Jawa Timur punya jembatan Suramadu yang memghubungkan Surabaya dan Madura.

"Bisa dibayangkan jadi Gubernur Jatim, mau keliling bicara soal fiskal, soal ekonomi bisa keliling semua. NTT tidak bisa. Kita mesti naik pesawat untuk bisa ke pulau - pulau ini. Apa artinya? Cost kita jauh lebih besar tapi bagaimana fiskal kita, bagaimana APBN kita kalau kita bergantung saja pada APBN karena tidak mandiri. Tidak akan maju sampai ayam keluar tandukpun manajemen ini gagal," bebernya.

Lanjut Paul, neraca perdagangan NTT yang selalu negatif diakibatkan karena apa yang dilakukan dengan infrastruktur terbatas itu high cost. 

"Nanti tugas Kadin itu bagaimana kita kolaborasi. Sebenarnya kita punya raw material banyak tetapi kurang skill, kurang SDM dan kurang infrastruktur," ujarnya.

Paul mengatakan, dalam bidang pangan, NTT punya sapi cukup banyak, buah - buah yang unggul, misalnya kelapa, juga banyak, tapi karena NTT adalah Provinsi kepulauan maka costnya tinggi.

" Mending bikin perkebunan di Kalimantan sana atau di Lampung," tukasnya.

Baca juga: Implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, UCB Kerja Sama dengan Kadin Institute Jawa Timur 

"Infrastruktur juga menentukan. Nah bagaimana sekarang ini kita mengatur manajemen tata kelola dari tata niaga ini, itulah yang bisa kami terapkan," tambahnya.

Direktur Kadin Institute, Nurul Indah Susanti yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan, Kadin kalau di Jawa istilahnya nenek atau mbahnya industri karena semua asosiasi industri dan asosiasi pengusaha semuanya ada.

"Saya ini pelaksananya dari Kadin Jatim, membuat pelatihan - pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan SDM yang ada dimanapun, bahkan seluruh Indonesia," kata Nurul.

Baca juga: Ketua DPD RI La Nyalla Sambangi Kampus UCB Kupang, Begini Suasananya

"Nah kali ini kita bekerjasama, nanti kita akan melatih SDMnya dari sini. Itu dari segi SDMnya. Nah apa langkah - langkah kita kedepan dengan NTT? Kita mengembangkan pelatihan seluas - luasnya," lanjutnya.

Nurul mengungkapkan, Kadin Institute yang berada dibawah naungan Kadin ini bekerjasama dengan 32 LSB untuk bermacam - macam bidang kompetensi dan memiliki 12 bidang pelatihan mulai dari kesehatan, konstruksi, elektronika, lingkungan hidup, public relations, dan pariwisata.

"Setelah kita latih nanti akan kita sertifikasi. Kita lebih melakukan pelatihan ini kerjasamanya dengan industri - industri," ujarnya.

Kadin Institute juga melatih para dosen karena sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 5 yang berbunyi, mahasiswa harus berkompeten dan pasal 15 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

"Nah ini harus ada sinergitas antara industri dengan dunia pendidikan supaya bisa nyambung," katanya

Menurut Nurul, peningkatan SDM ini sangat penting karena sebelum mahasiswanya kompeten, dosennya harus kompeten lebih dulu. 

"Dosennya ini kita berikan pelatihan, pengajarnya bukan dari akademisi. Kalau akademisi kan sudah memiliki kualitas akademik yang tinggi. Nah kita, yang memberikan materi adalah dari industri. Industri memberikan materi kepada dunia pendidikan, nanti dunia pendidikan juga begitu akan ke dunia industri sehingga apa yang diinginkan oleh industri itu terpenuhi, nyambung," jelas Nurul.

"Untuk NTT, kami akan support full terkait kegiatan tersebut, akan meningkatkan segala sesuatu terkait kebutuhan SDM di sini," lanjutnya.

Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto yang juga adalah narasumber dalam Acara tersebut mengatakan, SDM negara ini belum begitu tinggi sehingga menjadi tantangan 

"Karena investasi mau masuk ke suatu daerah, mereka ukur SDMnya gimana ya nah makanya antara Jawa Timur dan NTT memang kita berharap untuk SDMnya," kata Adik.

Adik juga menyampaikan, MoU antara Jawa Timur dan NTT ada tiga poin yakni peningkatan SDM, peningkatan perdagangan antar provinsi dan peningkatan perdagangan ke luar negeri.

"Kami di Jawa Timur kebetulan punya program yang bekerjasama dengan pemerintah pusat itu namanya export center, kami memiliki wilayah di Bali, NTB NTT sama di Kalimantan, nah ini termasuk yang kita akan kerjasama," jelas Adik.

Menurut dia, perlu untuk meningkatkan SDM di NTT. 

"Kalau di NTT nggak ada industri, kita berikan pelatihan atau pematangan di industri di Jawa Timur," ujarnya.

Dia mengakui NTT memiliki potensi yang sangat tinggi 

Paul melanjutkan, salah satu program mereka susun supaya muncul start up - start up, muncul anak - anak millenial yang perusahaanya tidak harus dimana - mana tapi cukup di NTT.

"Bila perlu di Kolbano, tapi dia bisa menjual pariwisata kita. Nah ini kalau tidak didukung oleh pemerintah tidak mungkin. Bagaimana bisa kerja dari Kolbano kalau satelit kita tidak ada, internet, listrik kita tidak ada," tukas Paul.

Dikatakan Paul, anak - anak NTT yang sekolah di luar lumayan banyak tapi tidak betah ketika kembali.

Selain SDM, lanjut dia, infrastruktur juga harus disiapkan, bukan hanya jalan tetapi juga IT.

"Kalau kita tidak mulai dari situ, pasti akan tertinggal," tukasnya.

Dalam setiap kesempatan, Paul selalu mengatakan, Indonesia dan Korea Selatan meraih kemerdekaan secara bersama ditahun dan bulan yang sama. Namun saat ini, kita bisa melihat banyak produk - produk Korea Selatan yang mendunia.

"Apa poinnya? SDM. Kalau SDA kita banyak. Besok mobil - mobil ini tidak pakai bensin dan solar lagi, (tapi) baterai. Raw materialnya ada di sini. Siap nggak kita kirim itu? Jangan sampai kita kirim bahan mentah orang bikin baterai di luar baru kita beli lagi. Nikel itu sudah begitu," kata Paul.

"Nah ini kira - kira pemikiran kita didunia pendidikan, dunia usaha, inilah sekarang pemerintah masuk untuk mendorong ini kebijakan pak Jokowi yang harus kita lakukan dan mengikuti kebijakan Pak Menteri Pendidikan dan sebagainya," pungkasnya.(cr4)