Stunting Tertinggi, Pemprov NTT akan Lakukan Langkah Komprehensif Integral Ciptakan Zero Stunting

Menurut dia, persoalan stunting itu juga akan bermuara pada kemiskinan sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan intervensi secara cepat dan tepat. 

Terkait dukungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Kepala Dinas Lecky Frederich Koli menyebut pemerintah provinsi melalui program kelornisasi telah menghasilkan 50 juta tanaman pohon kelor hingga saat ini. Ia berharap kelor tersebut dapat ikut menyumbang dalam upaya intervensi menciptakan zero stunting di NTT.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, drg. Iin Andriani mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam upaya penanganan stunting di NTT. 

Menurutnya, stunting merupakan persoalan yang harus ditangani bersama secara komprehensif dari berbagai sektor karena indikator stunting lebih dari 70 persen berdada di luar kesehatan.

Anak yang stunting kata dia, ditentukan oleh keluarga, tidak hanya ibunya semata. Karena itu, sebagai "pabrik" maka keluarga diharapkan dapat didorong untuk memiliki ketahanan yang kuat dalam berbagai aspek, dari fisik, ekonomi, kesehatan dan sosial. 

"Kita mendorong penguatan ketahanan keluarga, bisa secara fisik, ekonomi sosial dan sebagainya. Ketahanan keluarga menjadi penting, termasuk menjamin hak perempuan dan hak anak, karena anak juga berhak untuk lahir tidak stunting," kata drg. Iin Andriani.

Ia menegaskan, ibu harus dijaga baik secara fisik maupun mental baik selama masa kehamilan maupun setelahnya. 

Karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mendorong perjuangan hak perempuan dan hak anak untuk menciptakan ketahanan keluarga yang kuat. 

"Kita programkan dan mencoba bangun jejaring agar anak mendapat haknya, ibu mendapat haknya. Saat ini kita sedang programkan anak NTT harus punya akte, jadi kalau status jelas maka bantuan pemerintah bisa diakses secara cepat dan tepat," kata dia.

Karena itu, dalam upaya menciptakan zero stunting, pihaknya berbagi peran secara komprehensif. "Kita berbagi peran. Misalnya pertanian soal kesediaan pangan, kesehatan soal Intervensi pemeriksaan kesehatan, PUPR soal jaminan sanitasi dan lingkungan juga kita dan dinas yang lain," pungkas dia. 

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menyelenggarakan Webinar Nasional pada Senin (15/3) pagi. 

Webinar nasional yang mengusung tema 'NTT menuju zero stunting, impian atau kenyataan?' dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UKI, Dr. Nixon Rajagukguk pada pukul 10.30 Wita. 

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi bertindak sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dari ruang rapat Gubernur NTT. Hadir mendampingi Wagub Nae Soi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah NTT, Samuel Rebo. 

Tampaknya hadir para pimpinan SKPD, yakni Kepala Bapelitbangda NTT Kosmas D. Lana, Kepala Dinas Kesehatan NTT dr. Messerasi Ataupah, Kepala Dinas Pertanian NTT Ir. Lecky Koli, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga drg. Iin Andriani, M.Kes.

Kepala Dinas Sosial NTT, Djamaludin Achmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) NTT Viktorianus Manek, Kepala BPBD NTT Thomas Bangke, Sekretaris Dinas Pendidikan NTT RR Sulistyo Ambarasari dan Karo Humas Setda NTT Dr. Ardu Jelamu Marius serta Ketua Pokja Percepatan Penanganan Stunting NTT Sarah Lery Mboeik.